Amsakar Achmad meminta pimpinan OPD mengawal realisasi anggaran. Percepatan diperlukan agar program tidak menumpuk pada akhir tahun.
BATAM (gokepri) – Memasuki November 2026, waktu pelaksanaan program pemerintah semakin terbatas sebelum tahun anggaran berakhir. Pemko Batam dan BP Batam didorong mempercepat realisasi anggaran agar kegiatan yang telah direncanakan tidak menumpuk pada akhir tahun dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya percepatan tersebut saat memimpin Apel Gabungan Pemko Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Amsakar meminta seluruh jajaran kedua institusi memastikan program kerja berjalan sesuai rencana. Memasuki bulan ke-11 tahun anggaran, setiap organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, dan direktorat perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian karena pemerintah hanya memiliki waktu sekitar dua bulan sebelum penutupan tahun anggaran 2026. Amsakar mengingatkan agar kegiatan yang sudah masuk perencanaan tidak justru menumpuk menjelang Desember.
Untuk menjaga pelaksanaan program tetap sesuai jadwal, Amsakar meminta pimpinan OPD, deputi, dan direktur turun langsung memantau perkembangan kegiatan di unit kerja masing-masing.
Pengawasan tersebut penting agar kendala pelaksanaan program dapat segera diketahui dan ditangani. Ia juga meminta setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap perkembangan program serta penggunaan anggaran di lingkungan kerjanya.
Amsakar mengingatkan bahwa kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak terlaksana berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Terlebih, APBD Perubahan telah disahkan sehingga pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran.
“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat,” tegasnya.
Ia meminta jajaran pemerintah tidak membiarkan hambatan pelaksanaan program berlarut-larut. Pelaporan kepada Inspektorat menjadi salah satu langkah untuk memastikan persoalan yang menghambat kegiatan mendapat penanganan.
Selain belanja daerah, Amsakar turut memberi perhatian terhadap optimalisasi penerimaan. Perangkat daerah penghasil pendapatan diminta meningkatkan kinerja, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Untuk memastikan perkembangan penerimaan tersebut, Amsakar berencana menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil. Pertemuan itu akan menjadi kesempatan untuk mengecek realisasi pendapatan secara langsung.
Sejalan dengan Pelayanan Masyarakat
Di tengah upaya mempercepat realisasi anggaran, Amsakar juga mengingatkan jajarannya agar tidak mengabaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menyoroti berbagai aspirasi dan keluhan warga yang disampaikan melalui media sosial.
Ada tiga persoalan utama yang membutuhkan perhatian bersama Pemko Batam dan BP Batam, yakni pelayanan air bersih, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah.
Menurut Amsakar, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan. Sinergi kedua institusi harus berjalan mulai dari petugas di lapangan hingga jajaran pimpinan agar penanganan setiap persoalan lebih efektif.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan informasi publik secara terarah dan jelas. Informasi yang tepat diperlukan agar masyarakat memahami perkembangan penanganan persoalan dan tidak muncul polemik akibat informasi yang simpang siur.
Peran camat dan lurah turut menjadi perhatian. Sebagai jajaran pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mereka diminta tanggap terhadap setiap keluhan warga.
Amsakar mengingatkan agar aparatur kewilayahan tidak sekadar meneruskan laporan masyarakat kepada instansi terkait. Setiap keluhan perlu mendapat tindak lanjut dan penanganan nyata.
“Kalau komunikasi seperti ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Amsakar.
Selain realisasi anggaran dan pelayanan publik, Amsakar menekankan pentingnya kedisiplinan serta integritas ASN dan pegawai di lingkungan Pemko Batam maupun BP Batam.
Ia meminta pimpinan OPD, deputi, dan direktur mengawasi kehadiran serta kepatuhan pegawai terhadap jam kerja. Setiap pelanggaran disiplin juga harus mendapat penanganan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pimpinan dalam menjaga kinerja organisasi. Amsakar tidak ingin pelanggaran dibiarkan berlarut-larut tanpa tindak lanjut.
Dalam apel gabungan tersebut, Amsakar turut menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun secara simbolis kepada sejumlah pegawai Pemko Batam yang memasuki masa purna tugas.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian para pegawai selama bertugas di lingkungan pemerintahan. Amsakar berharap hubungan silaturahmi tetap terjaga meskipun mereka tidak lagi aktif sebagai aparatur.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batam, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta dedikasi Bapak dan Ibu selama aktif bertugas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para pegawai yang memasuki masa pensiun tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemko Batam dan BP Batam. Pengabdian mereka diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi kemajuan kota, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. INFO
Baca Juga: Amsakar Raih Penghargaan Pendukung Zakat Terbaik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
