BP Batam mengusulkan Rp2,44 triliun untuk 2027. Rp665,11 miliar menyasar infrastruktur.
BATAM (gokepri) – BP Batam mengusulkan anggaran Rp2,44 triliun untuk 2027. Sebanyak Rp665,11 miliar diarahkan ke pengembangan infrastruktur, mulai dari jalan dan pelabuhan hingga fasilitas air bersih.
Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan pagu anggaran Rp2,44 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Seluruh anggaran yang diajukan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan alokasi dari rupiah murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: PNBP Naik, Fokus Anggaran BP Batam Bergeser ke Infrastruktur
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan rencana anggaran itu bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan jajaran. Ia menjelaskan, BP Batam mengarahkan RKA 2027 untuk mempercepat perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Arah tersebut mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.” Bagi BP Batam, pembangunan kawasan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga dengan kebutuhan dunia usaha dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada konektivitas serta layanan dasar.
Dari rencana anggaran yang diajukan, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam. Dana tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, dan bandara hingga drainase, air bersih, pengolahan air limbah, kawasan wisata, serta fasilitas kesehatan.
Ragam alokasi itu menunjukkan luasnya tanggung jawab BP Batam dalam mengelola kawasan, karena kebutuhan infrastruktur industri dan investasi berjalan berdampingan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Namun, RDP belum merinci besaran anggaran untuk setiap sektor maupun daftar proyek yang akan memperoleh pendanaan pada 2027.
Amsakar mengaitkan pengembangan infrastruktur dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam. Menurut dia, pembangunan fasilitas kawasan perlu memberikan manfaat yang terukur bagi kegiatan ekonomi, bukan hanya menambah aset fisik.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” ujar Amsakar.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam dan meminta pengelolaan anggaran berjalan secara akuntabel serta inklusif. Ia mengaitkan penggunaan anggaran dengan peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam.
“Kami harap anggaran ini dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur,” kata Adisatrya.
Amsakar menyampaikan komitmen BP Batam untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran. Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB Batam.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel,” ujar Amsakar.
Baca Juga: Komisi VI DPR Setujui Anggaran BP Batam 2025 Rp1,99 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
