Batam menyiapkan Rp4,859 triliun untuk APBD 2027. Banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pekerja rentan menjadi prioritas.
BATAM (gokepri) – Batam menyiapkan APBD Rp4,859 triliun pada 2027 untuk menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus mempercepat pembangunan. Ruang fiskal itu dibagi untuk perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan, penanganan banjir, persampahan, air minum, hingga pembangunan jalan.
Rancangan APBD Kota Batam 2027 menunjukkan pemerintah daerah ingin membawa anggaran lebih dekat ke persoalan sehari-hari warga. Prioritas tersebut tercermin dalam lima bidang, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan sarana dasar dan aksesibilitas.
Baca Juga: APBD Batam Diubah, Infrastruktur, Banjir hingga Kesehatan Jadi Prioritas
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 7 September 2026. Penyampaian itu menjadi pintu masuk pembahasan anggaran antara pemerintah kota dan DPRD sebelum rancangan tersebut ditetapkan.
Arah kebijakan APBD 2027 mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS. Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemerintah Kota Batam dan DPRD pada 15 Agustus 2026.
Program yang masuk dalam rancangan anggaran juga diselaraskan dengan RKPD Kota Batam 2027 dan RPJMD Kota Batam 2025-2029. Pemerintah kota menyesuaikannya dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah,” kata Amsakar.
Prioritas pertama menyasar kemiskinan dan perlindungan sosial, terutama kelompok yang penghasilannya rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Salah satu programnya berupa subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial bagi lansia dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kelompok yang menjadi sasaran antara lain pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, dan petani.
Di sektor pangan, subsidi sembako masuk dalam agenda pemerintah sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Sarana dan prasarana untuk nelayan juga mendapat perhatian dalam kelompok program perlindungan sosial tersebut.
Prioritas kedua berkaitan dengan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat kesempatan kerja dan aktivitas usaha. Pemerintah kota menyiapkan pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, sekaligus mendorong pemberdayaan industri dan peningkatan kapasitas UMKM.
Kemudahan fasilitasi perizinan usaha juga masuk dalam agenda ini. Dengan pendekatan tersebut, anggaran tidak hanya diarahkan untuk bantuan, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan warga memasuki pasar kerja dan mengembangkan usaha.
Persoalan lingkungan perkotaan menjadi fokus ketiga, terutama banjir, sampah, dan akses air bersih. Sejumlah kawasan masuk sasaran penanganan banjir secara terpadu, yakni Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa-Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center.
Untuk persampahan, pemerintah kota mendorong efisiensi pengelolaan melalui peremajaan armada dan pengangkutan oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Kecamatan Galang.
Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas keempat karena keduanya menyentuh layanan dasar yang langsung digunakan masyarakat. Anggaran disiapkan untuk beasiswa dan bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP.
Kesempatan melanjutkan pendidikan juga diperluas melalui beasiswa perguruan tinggi di tujuh PTN. Jalurnya mencakup jalur undangan, jalur prestasi bagi keluarga tidak mampu, dan jalur khusus hinterland.
Di bidang kesehatan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk mencapai target Universal Health Coverage atau UHC serta memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan. RSUD Embung Fatimah dan sejumlah puskesmas menjadi bagian dari sasaran peningkatan fasilitas tersebut.
Prioritas kelima menyasar sarana dasar dan aksesibilitas yang menjadi penopang aktivitas warga. Sejumlah proyek yang masuk perhatian antara lain pembangunan unit sekolah baru, Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Jalan Bumi Perkemahan-Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada-Diponegoro, serta koridor Sikitshu-SMA 3-Hang Nadim termasuk ruas yang menjadi sasaran peningkatan. Daftar proyek tersebut memperlihatkan bahwa sebagian ruang anggaran diarahkan pada konektivitas dan fasilitas yang langsung bersentuhan dengan mobilitas warga.
Di balik berbagai program itu, rancangan APBD Batam 2027 memiliki ruang fiskal yang harus dibagi antara kebutuhan rutin pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp4,7 triliun, sedangkan belanja dirancang sekitar Rp4,8 triliun.
Pendapatan tersebut terutama bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp3 triliun. Sisanya berasal dari pendapatan transfer sekitar Rp1,7 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp200 juta.
Dari PAD, sumber terbesar berasal dari pajak daerah yang ditargetkan Rp2,4 triliun. Retribusi daerah ditargetkan Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp233 miliar.
Sementara pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah Rp304 miliar. Struktur ini membuat kemampuan pemerintah kota mengumpulkan pendapatan sendiri menjadi salah satu penopang penting APBD Batam.
Pada sisi belanja, porsi terbesar masih berada pada belanja operasi yang dirancang sekitar Rp3,6 triliun. Belanja modal berada di kisaran Rp1,1 triliun, sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan Rp20 miliar.
Belanja operasi mencakup belanja pegawai Rp1,8 triliun dan belanja barang serta jasa Rp1,5 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi Rp5 miliar, hibah Rp204 miliar, dan bantuan sosial Rp19 miliar.
Belanja modal diarahkan antara lain untuk peralatan dan mesin sebesar Rp185 miliar serta gedung dan bangunan Rp419 miliar. Anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp527 miliar, sedangkan aset tetap lainnya mendapat Rp25 miliar.
Untuk menyeimbangkan pembiayaan anggaran, pemerintah kota menargetkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA sebesar Rp116 miliar. Dengan komposisi yang disampaikan dalam nota keuangan, total postur APBD Kota Batam 2027 dirancang mencapai Rp4,859 triliun.
Baca Juga: Tanpa APBD, Batam Bangun Pasar Induk Jodoh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
