BATAM (gokepri) — BP Batam mulai memetakan penyebab banjir dan genangan di sejumlah kawasan Kota Batam sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
Upaya ini mengemuka setelah persoalan kapasitas drainase menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Persoalan banjir menjadi tantangan yang terus muncul seiring pertumbuhan kawasan permukiman, industri, dan pusat ekonomi di Batam. Di sejumlah titik, genangan masih terjadi ketika hujan deras turun dalam waktu singkat, mengganggu mobilitas warga dan aktivitas usaha.
Baca Juga: Investasi Tumbuh, BP Batam Fokus Benahi Infrastruktur dan Atasi Banjir
Untuk memetakan akar persoalan tersebut, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam mengevaluasi 11 lokasi yang selama ini masuk kategori rawan banjir dan genangan. Lokasi tersebut antara lain berada di Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate.
Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan sebelumnya menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam pembahasan bersama BP Batam. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam perlu diimbangi kesiapan infrastruktur dasar agar persoalan banjir tidak terus berulang.
Masukan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BP Batam untuk mempercepat identifikasi kondisi lapangan. Setiap lokasi dinilai memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang tidak bisa disamaratakan.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto mengatakan, pemetaan kondisi lapangan diperlukan untuk mengetahui penyebab utama genangan pada masing-masing kawasan.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda,” ujar Mouris.
Menurut dia, hasil identifikasi itu akan menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang lebih terukur. Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbesar saluran drainase, tetapi juga harus mempertimbangkan pola aliran air, kondisi lingkungan sekitar, serta keterhubungan antarjaringan drainase.
Mouris menuturkan, langkah tersebut merupakan arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Keduanya meminta agar setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat maupun DPR segera ditindaklanjuti melalui kajian lapangan dan penyusunan solusi.
“Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” kata Mouris.
Berdasarkan pemetaan awal, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing lokasi. Opsi yang dibahas mencakup normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan koordinasi antarinstansi.
Baca Juga: Pemko Batam Petakan 17 Titik Banjir, Proyek Fisik Mulai 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
