BGN mengevaluasi seluruh SPPG selama masa libur. Dapur yang tidak memenuhi standar berpotensi ditutup.
JAKARTA (gokepri) — Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengaudit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyeluruh ini mencakup kualitas layanan, keamanan pangan, hingga tata kelola dapur yang melayani anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Langkah tersebut ditempuh karena operasional SPPG berhenti sementara selama libur sekolah. Pemerintah menilai periode itu menjadi waktu yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program sekaligus memperbaiki standar layanan di lapangan.
Baca Juga: Kejagung Perintahkan Jaksa di Daerah Telusuri SPPG Bermasalah
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan masa libur yang relatif panjang memberi ruang bagi BGN untuk mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan program.
“Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Qodari, evaluasi mencakup kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, serta kualitas bahan pangan yang digunakan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penilaian kinerja setiap SPPG.
BGN berencana menerapkan sistem pemeringkatan atau grading bagi SPPG. Setiap dapur akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
SPPG dengan kinerja terbaik akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Skema tersebut diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
Selain evaluasi kualitas, pemerintah juga menata ulang tata kelola program MBG. Salah satu langkah yang disiapkan ialah moratorium pembangunan SPPG baru sambil menyelesaikan pemetaan kualitas dan kebutuhan layanan yang sudah berjalan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya akan mengaudit seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah. Dapur yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur berpotensi ditutup.
Audit tersebut, menurut Agustina, ditujukan untuk memperkuat keamanan pangan dan memastikan penerima manfaat memperoleh layanan yang sesuai standar.
BGN juga akan memperbarui skema insentif setelah data penerima manfaat dinilai lebih akurat. Besaran insentif nantinya tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan dan kinerja layanan masing-masing SPPG.
Selain itu, BGN membuka kemungkinan menggabungkan sejumlah SPPG dalam proses penataan ulang jaringan layanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program MBG yang terus diperluas di berbagai daerah. ANTARA
Baca Juga: Puluhan SPPG di Batam Tunggu Dana Operasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
