Indonesia masih tertinggal dari jaringan hub maritim global yang didominasi negara-negara tetangga di Selat Malaka. Muncul usulan pembangunan Dumai Transshipment Hub.
JAKARTA (gokepri) — Pemerintah menyiapkan pengembangan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam jaringan pelayaran global. Salah satu rencana yang mengemuka ialah pengembangan Dumai Transshipment Hub di Riau.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai pembangunan sistem logistik nasional tidak cukup hanya menekan biaya transportasi. Menurut dia, penguatan pelabuhan juga berkaitan dengan aspek konektivitas dan kedaulatan negara.
Baca Juga: Upaya Pengembangan Pelabuhan Batuampar Jadi Internasional Transhipment Port
“Logistik tidak hanya berfokus pada angkutan atau pelabuhan, maupun sekadar menurunkan biaya transportasi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan negara,” ujar Rachmat saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Achmad Muchtasyar, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu (7/5/2026).
Rachmat menuturkan, Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan dikelilingi banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi simpul utama untuk menghubungkan wilayah sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Ia menyinggung Selat Malaka sebagai salah satu jalur maritim tersibuk di dunia. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pelabuhan transshipment atau pelabuhan alih muat barang. Namun, hingga kini Indonesia masih lebih banyak berfungsi sebagai gateway port dan belum menjadi bagian utama dari jaringan hub global yang didominasi negara tetangga.
Dalam pertemuan itu, Pelindo memaparkan rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target awal operasional pada 2030. Dumai dinilai memiliki keunggulan geografis serta dukungan ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan hub.
Terkait usulan proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Bappenas menyatakan masih akan mengkaji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kami juga perlu memastikan pemenuhan kriteria PSN sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Rachmat.
Selain itu, pemerintah menilai diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatur diferensiasi fungsi antarpelabuhan kandidat, seperti Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih fungsi dan investasi berlebih di sektor pelabuhan. ANTARA
Baca Juga: Buang Limbah dan Transshipment Ilegal, Kapal Supertanker Iran Ditangkap
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
