Sejumlah BUMD di Kepulauan Riau belum mencapai target return on asset yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura memimpin rapat koordinasi untuk mendorong standarisasi pelaporan dan pembenahan tata kelola perusahaan daerah.
INFO GOKEPRI – Tekanan fiskal daerah semakin nyata, sementara target pembangunan terus meningkat. Di tengah kondisi itu, perusahaan daerah dituntut tampil lebih dari sekadar entitas usaha biasa yakni menjadi penyangga utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepulauan Riau menjawab tantangan itu dengan langkah konkret.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa, 5 Mei 2026. Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri jajaran direksi serta komisaris BUMD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri.
Nyanyang menegaskan posisi BUMD bukan sekadar unit usaha, melainkan motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen penting dalam meningkatkan PAD. “BUMD dituntut meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel,” katanya. Menurutnya, kunci utama pencapaian itu adalah standarisasi pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaiannya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemerintah daerah akan kesulitan merumuskan kebijakan strategis. Kinerja BUMD, ia tegaskan, berkaitan langsung dengan indikator utama RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, khususnya return on asset sebagai tolok ukur perusahaan daerah.
“Jika target return on asset tidak tercapai, kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Evaluasi sementara menunjukkan sejumlah BUMD di Kepri masih menghadapi tantangan, termasuk belum tercapainya target ROA. Nyanyang tidak menutup-nutupi kondisi itu. “Masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” katanya, seraya mengumumkan rencana rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret.
Dalam forum yang sama, ia mendorong seluruh BUMD membenahi tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga penguatan sumber daya manusia. Prinsip good corporate governance ia sebut sebagai syarat mutlak agar BUMD mampu memberikan kontribusi nyata. “BUMD bukan sekadar entitas usaha, tetapi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu harus dikelola secara profesional,” tegasnya.
Nyanyang juga menyoroti tekanan fiskal yang semakin berat. Kapasitas anggaran daerah menghadapi keterbatasan sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah. Dalam kondisi itu, BUMD yang sehat menjadi solusi yang tidak bisa ditunda.
Rapat koordinasi ini tidak berhenti pada evaluasi. Nyanyang menyatakan hasilnya akan menjadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan restrukturisasi BUMD apabila situasi menuntutnya. “Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)
Baca Juga: IPM Tertinggi di Sumatera, Pemprov Kepri Dorong SDM Bersaing Global Lewat UMRAH Nexus Expo 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
