BATAM (gokepri) — Pembangunan pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)–Pulau Pemping senilai sekitar Rp1 triliun diproyeksikan menekan biaya pokok penyediaan listrik sekaligus menjaga daya saing kawasan industri Batam.
Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto mengatakan, kepastian pasokan gas domestik menjadi kunci efisiensi pembangkitan listrik berbasis gas yang menopang sistem kelistrikan Batam.
Gas dari sumber yang lebih dekat dan stabil, kata Rakhmad, memberi ruang penghematan biaya logistik sekaligus menjaga struktur tarif listrik tetap kompetitif bagi industri. “Efisiensi pembangkit sangat bergantung pada kepastian pasokan gas,” ujarnya di sela-sela groundbreaking pipa gas WNTS-Pemping di Pulau Pemping, Batam, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga: Pembangkit Baru Solusinya?
Selama ini, sebagian gas Natuna mengalir ke Singapura, sementara Batam bertumpu pada pasokan terbatas dengan biaya lebih tinggi. Melalui pipa WNTS–Pemping, gas diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dengan kapasitas awal sekitar 33 juta standar kaki kubik per hari, lalu meningkat bertahap hingga 111 BBtud selama masa kontrak 11 tahun.
PLN EPI memastikan seluruh volume gas tersebut dialokasikan untuk pasar domestik. Kepastian jangka panjang ini dinilai penting bagi industri yang sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya energi.
Dari sisi sistem kelistrikan, gas masih menjadi pilihan paling rasional bagi Batam. Keterbatasan potensi pembangkit tenaga air dan energi gelombang, serta kebutuhan investasi besar untuk energi baru terbarukan skala industri, membuat gas berperan sebagai tulang punggung pasokan.
“Energi surya bisa tumbuh, tetapi untuk menopang beban dasar, gas masih paling stabil dan efisien,” kata Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo.
Rizal menyebut proyek pipa Pemping sempat tertahan hampir satu dekade sebelum kembali bergerak setelah penugasan kepada PLN EPI. Hingga kini, progres fisik telah mencapai sekitar 72 persen. Dengan integrasi pasokan dari Wilayah Kerja Duyung, proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2027–2028.
Kepala SKK Migas Joko Siswanto menilai realokasi gas Natuna untuk kebutuhan dalam negeri sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. “Sekitar 111 BBtud dialirkan ke PLN selama 11 tahun. Ini memberi kepastian harga dan volume,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Batam memandang proyek ini krusial bagi iklim investasi. Wali Kota Batam Amsakar Achmad mencatat kebutuhan listrik tumbuh sekitar 15 persen per tahun, sejalan dengan realisasi investasi 2025 yang mencapai Rp69,3 triliun.
“Biaya listrik menjadi komponen utama biaya produksi. Pasokan gas yang pasti membantu menahan tekanan tarif dan menjaga daya saing industri,” kata Amsakar.
Diberitakan, Pipa gas dari West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Pulau Pemping mulai dibangun. Proyek senilai sekitar Rp1 triliun ini diproyeksikan menjamin pasokan listrik Batam dan Kepulauan Riau hingga satu dekade ke depan.
Proyek tersebut ditandai dengan groundbreaking pada Selasa, 10 Februari 2026 di Pulau Pemping, Batam. Infrastruktur ini menjadi kunci penguatan energi di Batam, wilayah industri yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan gas.
Proyek WNTS–Pemping diinisiasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 31 Januari 2026. PLN EPI telah menyiapkan pengadaan peralatan utama, penunjukan kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC), serta perizinan lingkungan.
Pipa ini terintegrasi dengan pengaliran gas dari Wilayah Kerja Duyung, seiring Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PLN EPI dan West Natuna Exploration Limited yang diteken pada 11 Juli 2025.
Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati mengatakan, perundingan TIA berlangsung panjang, terutama terkait pembagian tanggung jawab risiko proyek. Dalam kesepakatan akhir, skema tanggung jawab yang semula tidak terbatas diubah menjadi terbatas, dengan nilai maksimum di bawah US$100 juta.
“Premi asuransi ditanggung sebagian oleh PLN EPI dan sebagian lagi bersama WNTS JV Group. Kami mengapresiasi dukungan SKK Migas dan WNTS JV dalam penyelesaian kesepakatan ini,” kata Erma.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan, proyek pipa gas Natuna–Pemping memiliki nilai strategis karena mengembalikan gas Natuna untuk kebutuhan energi nasional.
“Ibarat anak kandung yang puluhan tahun merantau ke negeri seberang, tidak lama lagi gas Natuna akan pulang kampung dan dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri,” ujar Djoko.
Ia memastikan, pengaturan tanggung jawab dan asuransi dalam TIA telah disusun sesuai ketentuan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak agar pembangunan infrastruktur gas dapat dipercepat.
Dengan kesepakatan TIA tersebut, PLN EPI menargetkan tahap konstruksi segera dimulai, dengan uji operasi dan mulai beroperasinya pipa gas Natuna–Pemping pada semester pertama 2026.
Proyek pipa gas ini sejatinya telah lama direncanakan. Pada 2016, pemerintah menugaskan pembangunannya kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dengan target rampung pada 2017. Namun proyek itu tak kunjung berjalan.
Pada 2025, Kementerian ESDM mencabut penugasan PGN melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 20K/MG.01/MEM.M/2025, dengan pertimbangan tidak adanya kemajuan pembangunan fisik pipa WNTS–Pemping.
Pipa gas dari Blok A Natuna, khususnya Lapangan Gajah Baru, awalnya dirancang mengalirkan gas ke Batam melalui Pulau Pemping. Pemerintah ingin gas Natuna tak seluruhnya diekspor ke Singapura, melainkan dimanfaatkan untuk kebutuhan energi dalam negeri. Selama ini, keterbatasan infrastruktur dan ketiadaan pembeli domestik membuat gas Natuna belum terserap optimal.
Baca Juga: Akhirnya Gas Bumi dari Blok Natuna akan Mengalir ke Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
