BATAM (gokepri) – Direktorat Pengendalian Pengusahaan BP Batam membuka Konsinyering Penggunaan Dashboard Pengendalian Pengusahaan (Dash B-I dan B-Legal) di Hotel Kimaya Braga, Bandung, Kamis–Jumat, 13–14 November 2025. Kegiatan ini diikuti para pimpinan hingga pegawai BP Batam sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pengusahaan.
Direktur Pengendalian Pengusahaan BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyebut pengawasan yang akurat membutuhkan data yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses. Ia menekankan bahwa digitalisasi kini menjadi bagian dari reformasi tata kelola di BP Batam. “Dashboard Pengendalian ini merupakan instrumen penting. Tidak hanya untuk efisiensi penyimpanan dokumen dan data, tetapi juga memastikan setiap perjanjian, program, dan kinerja badan usaha dapat dipantau secara tepat, terukur, dan akuntabel,” kata Asep.
Menurut Asep, sejumlah persoalan masih muncul dalam pengelolaan perjanjian kerja sama, seperti proses pengajuan dan evaluasi PKS yang masih manual, dokumen yang tersebar di berbagai unit, dan lamanya pencarian dokumen pendukung. Ia menilai kurangnya pemahaman pentingnya monitoring PKS ikut memperlambat proses pengendalian.
Dashboard B-Legal dikembangkan untuk memusatkan seluruh dokumen perjanjian kerja sama dalam satu platform yang dapat ditelusuri secara cepat dan dimanfaatkan sebagai alat monitoring real-time. Sementara Dash B-I dirancang sebagai dashboard berbasis web untuk menampilkan kinerja badan usaha secara menyeluruh, mulai dari aspek keuangan, produksi, aset, hingga indeks kepuasan pengguna layanan.
Setelah pembukaan, peserta mengikuti sesi pemaparan mengenai latar belakang pengembangan dashboard serta proses inventarisasi, penataan, verifikasi, dan penginputan dokumen PKS beserta data pendukung. Kolaborasi lintas unit menjadi perhatian Asep, termasuk konsistensi setiap PIC dalam menjaga kelengkapan dan ketepatan informasi yang dimasukkan ke sistem.
BP Batam berharap pemanfaatan dashboard ini membuat proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengusahaan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi diharapkan memperkuat kualitas pengawasan terhadap badan usaha sekaligus mendukung perbaikan tata kelola di kawasan Batam. INFO
Baca Juga: Kewenangan Baru, BP Batam Perketat Layanan Perizinan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
