JAKARTA (gokepri) – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nonaktif, Isa Rachmatarwata, didakwa merugikan negara Rp90 miliar dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2008–2018.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Zulkifli, menyebut Isa menyetujui produk asuransi saat Jiwasraya berada dalam kondisi bangkrut. Saat itu, Isa menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK periode 2006–2012.
“Perbuatan terdakwa dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan,” kata jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/8).
Menurut jaksa, Isa memperkaya perusahaan reasuransi Provident Capital Ltd. sebesar Rp50 miliar dan Best Meridian Insurance Company Rp40 miliar. Dana itu berasal dari pembayaran reasuransi pada 12 Mei 2010 sebesar Rp50 miliar kepada Provident Capital, pembayaran reasuransi PON 1 pada 12 September 2012 sebesar Rp24 miliar kepada Best Meridian, serta reasuransi PON 2 pada 25 Januari 2013 sebesar Rp16 miliar kepada Best Meridian.
Isa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Awal Skema Reasuransi
Jaksa memaparkan, pada Desember 2009, kewajiban manfaat polis masa depan (KMPMD) Jiwasraya sudah terakumulasi Rp10,7 triliun. Untuk menutupinya, Jiwasraya membuat perjanjian reasuransi dengan Provident Capital Ltd. pada 15 Desember 2009. Namun, perjanjian itu belum mendapat persetujuan Bapepam-LK dan baru disetujui pada April 2010.
Pada 6 Januari 2010, Isa selaku Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK mengirim surat kepada Kepala Bapepam-LK tentang upaya penyehatan Jiwasraya. Saat itu, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim menyampaikan skema reasuransi dengan jangka waktu 17 tahun. Isa kemudian meminta Hendrisman menemui konsultan Bank Dunia bernama Rudolfo dan Escobar.
Dari hasil pertemuan, konsultan menyarankan reasuransi bisa dilakukan hingga 10 tahun. Namun Isa justru menyetujui hanya 2 tahun. Hendrisman lalu melaporkan keputusan itu kepada Menteri BUMN 2007–2009 Sofyan Djalil. “Ikuti saja, nanti dikaji lagi setelah dua tahun,” kata Sofyan menanggapi, menurut jaksa.
Keputusan itu akhirnya disetujui Jiwasraya. Mereka lalu bernegosiasi dengan perusahaan reasuransi internasional, seperti SCOR (Prancis), Willis Group, dan Swiss Re. Namun, perusahaan-perusahaan itu menolak karena risiko terlalu besar. Escobar kemudian menawarkan dua perusahaan lain: Provident Capital Indemnity Ltd. dan Best Meridian Insurance Company.
Produk Saving Plan
Selain skema reasuransi, Isa diduga menyetujui penerbitan sejumlah produk Saving Plan dengan bunga tinggi. Produk ini tidak seimbang dengan hasil investasi Jiwasraya dan menimbulkan klaim utang Rp12,24 miliar per 31 Desember 2019. Produk tersebut meliputi Bukopin Saving Plan, Saving Plan, dan JS Proteksi Saving Plan, yang seluruhnya dicatatkan dan disetujui Isa.
Dana Saving Plan kemudian diinvestasikan Jiwasraya pada saham dan reksa dana berisiko. Menurut jaksa, ada kesepakatan pengelolaan investasi antara Hendrisman dan Direktur Keuangan Jiwasraya 2013–2018 Hary Prasetyo, bersama Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro.
Kesepakatan itu berupa pembelian saham milik Heru dan Benny yang berisiko tinggi. Hasilnya, investasi gagal dan Jiwasraya kehilangan likuiditas untuk menjalankan operasional.
Berdasarkan investigasi, kerugian negara akibat pengelolaan keuangan dan investasi Jiwasraya pada 2008–2018 mencapai Rp16,02 triliun. Kerugian itu disebabkan pengaturan transaksi saham dan reksa dana oleh Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan, dengan kendali Heru dan Benny. Keuntungan ilegal pun mengalir ke Heru dan Benny.
Dalam kasus ini, Hendrisman dan Hary divonis 20 tahun penjara, Syahmirwan 18 tahun, sementara Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dihukum seumur hidup. ANTARA
Baca Juga: Skema Penyelamatan Jiwasraya Tuntas, Polis Dipindah ke IFG Life
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







