JAKARTA (gokepri) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidik menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengangkutan bansos dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp200 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut tiga orang dan dua korporasi menjadi tersangka. Namun, identitas mereka belum diumumkan. “Kerugian awal diperkirakan Rp200 miliar,” kata Budi di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Penyidikan perkara ini dimulai pada 13 Agustus lalu. Meski baru diumumkan sepekan kemudian, KPK menegaskan kasus ini bukan kasus baru, melainkan kelanjutan dari rangkaian perkara bansos yang membelit Kemensos sejak 2020.
Kasus ini bermula dari pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek pada 2020, di tengah pandemi Covid-19. Pada Desember tahun itu, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara.
Setelah Juliari dihukum, kasus bansos di Kemensos tak berhenti. Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan baru terkait penyaluran beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020–2021. Setahun berselang, pada 26 Juni 2024, lembaga antikorupsi kembali menelisik dugaan korupsi pengadaan bansos presiden untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
Langkah terbaru KPK adalah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait perkara pengangkutan bansos ini. Mereka adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), mantan Direktur Utama DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021–2024 Herry Tho (HER).
Nama-nama ini menambah daftar panjang pejabat dan pengusaha yang terseret dalam pusaran korupsi bantuan sosial. Meski begitu, KPK masih menutup rapat identitas resmi tersangka dalam penyidikan terbaru.
Hingga kini, KPK masih menghitung nilai kerugian negara yang sesungguhnya. Namun angka Rp200 miliar sudah cukup untuk menunjukkan skala masalah yang dihadapi. “Masih dalam penghitungan,” ujar Budi. ANTARA
Baca Juga: Kasus Bansos, Mantan Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







