Nama Pengurus PWI Riau Terseret Kasus Lahan Ilegal TNTN, Ini Respon Ketum PWI Hendry Ch Bangun

Hendry ch bangun
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (istimewa)

JAKARTA (gokepri.com) – Sejumlah nama pengurus PWI Riau terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penguasaan lahan secara ilegal di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kasus inipun sudah dilaporkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tri Karya (PETIR) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/6/2025).

Diketahui, PETIR merupakan salah satu ormas di Pekanbaru yang konsen menyuarakan penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh kelompok tertentu di Riau.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun mengatakan, soal nama-nama tersebut, dia minta agar diuji infomasi, dikonfirmasi, agar fakta yang disajikan akurat dan berimbang.

“Cek dan ricek ini penting agar media tidak melanggar kode etik jurnalistik. Apalagi ini menyangkut wartawan dan mantan pengurus. Karena sudah tersebar luas, bisa jadi upaya konfirmasi tidak mudah, tapi setidaknya ada usaha serius untuk melakukan kewajiban wartawan yakni uji informasi,” ucapnya, Rabu (25/6/2025).

Diberitakan sebelumnya, dalam dokumen laporan PETIR tersebut, terdapat 125 nama yang disebut-sebut mayoritas anggota dan pengurus PWI Riau sebagai pemilik lahan seluas 574 Ha di kawasan hutan TNTN. Terkait hal ini, Hendry mengaku kaget sekaligus bingung.

“Wartawan kok terlibat urusan semacam ini? Tapi, sekali lagi, tetap mengecek ke lembaga berwenang,” lanjutnya.

Ketika ditanya jika laporan PETIR ini berlanjut dan diproses secara hukum, apakah PWI Pusat akan memberikan bantuan hukum, Hendry menegaskan, karena hal ini tidak ada kaitan dengan proses jurnalistik, maka, bukan wilayah kerja LKBPH PWI Pusat.

Ditanya terkait Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Hendry mengatakan, program kerja Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan aturan, mengembalikan tanah milik negara, menjaga agar fungsi hutan tetap terjaga, dan menjatuhkan hukuman ganti rugi dan pidana, sangat tepat.

“Apa yang selama ini dianggap kebal hukum, kongkalikong, ternyata bisa diluruskan oleh Presiden melalui pembentukan Satgas,” ujarnya.

“PWI sangat mendukung program pemerintah ini dan seluruh jajaran PWI di Pusat dan Daerah, harus ikut menggelorakan dan mendukung, untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (r)

Pos terkait