BATAM (gokepri) – DPRD Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terkait reklamasi Sungai Bengkong, Batam. Nelayan mengeluhkan dampak reklamasi yang mengurangi area tangkap ikan dan menyebabkan banjir.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut mendengar aspirasi Organisasi Perangkat Daerah serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kecamatan Bengkong untuk membahas solusi dari masalah reklamasi di Sungai Bengkong, Kota Batam.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan RDP tersebut berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak. “Kami tidak mencari kesalahan satu sama lain, tetapi mencari solusi terbaik agar masyarakat dan perusahaan dapat berjalan beriringan. Kami juga meminta dinas terkait untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini,” ujar Iman di Batam, Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam pertemuan ini, berbagai keluhan dari masyarakat disampaikan, termasuk berkurangnya area tangkap ikan dan banjir karena penimbunan di sungai. KUB Kecamatan Bengkong mengajukan delapan tuntutan, antara lain pendalaman dan pelebaran alur sungai, penghentian reklamasi, serta penyediaan pangkalan sampan resmi.
Iman berharap koordinasi lebih intensif dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kepri, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan dan proyek reklamasi di kawasan itu.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar, menambahkan semua tuntutan masyarakat telah diakomodasi dan beberapa solusi sudah mulai dijalankan oleh perusahaan.
“Hari ini kami merespons apa yang menjadi keluhan masyarakat. Beberapa solusi sudah dikerjakan, seperti pendalaman alur sungai dan pelebaran. Tinggal pemerintah yang harus mengawasi agar pekerjaan ini benar-benar menyelesaikan masalah,” katanya. DPRD Kepri berjanji akan terus mengawasi perkembangan di lapangan dan memastikan proyek berjalan sesuai harapan warga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri, Hendri, menjelaskan izin reklamasi di lokasi tersebut telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam sejak 2004.
“Saat ini, izin reklamasi masih berada di ranah Pemerintah Kota Batam. Kami harus memastikan apakah semuanya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika ada perubahan lebih lanjut yang bersifat teknis maka akan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepri,” kata Hendri.
“Harapan saya dengan RDP ini agar kami tetap mendukung pembangunan Kota Batam, tetapi tidak melupakan masyarakat yang terdampak. Maka, kami mencari solusi dengan pelebaran sungai karena di situlah mereka mencari nafkah,” kata Iman pula.
Diharapkan DPRD Kepri bersama OPD terkait akan terus mengawal permasalahan reklamasi ini untuk memastikan langkah-langkah perbaikan segera dilakukan. ANTARA
Baca Juga: Reklamasi di Bengkong Ganggu Nelayan, DPRD Kepri Turun Tangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
