BATAM (gokepri) – DPRD Jawa Timur mempelajari model pengelolaan investasi di Batam yang dinilai berhasil. Kunjungan ke BP Batam menggali strategi kota ini dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima kunjungan dari Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur pada Selasa pagi, 21 Januari 2025. Sebanyak 13 anggota DPRD Jawa Timur, dipimpin Wakil Ketua Komisi B Husni Mubarok dari Fraksi Partai Gerindra, ingin mempelajari pengelolaan Batam yang dinilai progresif dalam investasi dan teknologi.
Rombongan diterima Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuti Sirait, didampingi Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Harlas Buana, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Surya Kurniawan Suhairi, serta sejumlah pejabat eselon III dan IV terkait.
“Kami ingin menggali dan belajar pengelolaan Batam yang luar biasa, bagaimana kota ini bisa sangat progresif dan signifikan, bagaimana maraknya investasi di sini bisa berdampingan dengan budaya kita dan menyerap tenaga kerja lokal,” kata Husni Mubarok dalam sambutannya.
Ariastuti Sirait menyambut hangat kunjungan ini. Ia menyatakan Batam bangga atas kunjungan dari salah satu daerah termaju di Indonesia tersebut. Ia mengatakan suatu kehormatan bagi BP Batam, Jawa Timur sebagai daerah yang maju di Indonesia, datang ke Batam guna belajar pengelolaan Batam.
“Kita ketahui mereka juga telah memiliki KEK yang mapan, yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari, serta Surabaya yang sangat maju dari sisi tata kota dan teknologi,” kata Ariastuti, yang akrab disapa Tuty.
Dalam pertemuan itu, dibahas kekhususan Batam yang membuatnya istimewa dibandingkan daerah lain di Indonesia, yaitu insentif bagi investor berupa pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Surya Kurniawan Suhairi menambahkan bahwa status Batam sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi pembeda dengan daerah lain dalam urusan pajak, termasuk PPN yang akan berlaku 12 persen pada awal 2025.
“Status FTZ Batam ini menjadi pembeda dibanding daerah lain di Indonesia. Bagi Batam, kawasan perdagangan bebas akan berdampak positif, yakni meningkatkan daya saing ekspor Indonesia,” kata Surya.
Penyederhanaan birokrasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan perekonomian diyakini akan membuat investor semakin nyaman.
Namun, Surya menggarisbawahi bahwa Batam masih membutuhkan sekolah vokasi atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) terampil sesuai kebutuhan teknis investor. Hal ini disambut baik oleh DPRD Jawa Timur yang telah memiliki banyak sekolah vokasi dan BLK.
“Dalam kesempatan ini, tentu banyak yang bisa kami kolaborasikan bersama dengan Jawa Timur ke depan, seperti kerja sama Balai Latihan Kerja untuk SDM terampil di Batam dan Expo Premium Produk Dalam Negeri di Batam,” pungkas Surya.
Baca Juga:
BP Batam Lebarkan Jalan Batu Ampar-Seraya, Warga Terdampak Didata
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
