BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencatat ada 712 titik reklame di kota itu yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana induk (masterplan) tata ruang kota.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menegaskan bahwa pihaknya bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menertibkan reklame tak berizin demi menciptakan kota yang lebih tertata dan estetik.
“Ini menjadi perhatian pimpinan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga estetika kota. Salah satu langkahnya adalah menata kembali reklame yang ada di Batam. Karena itu, kita harus memiliki visi yang sama dalam mendukung kebijakan ini,” kata Jefridin di Batam, Selasa (25/3/2025).
Baca Juga: Reklame Semrawut di Batam Segera Ditertibkan, Ini Sasarannya
Jefridin mengungkapkan bahwa banyak reklame yang dipasang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 50 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pajak reklame. Selain berdampak pada estetika kota, kondisi ini juga berpotensi mengganggu keamanan dan menimbulkan kehilangan potensi pendapatan daerah.
“Dalam Pasal 22 ayat (1), disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki persetujuan titik reklame dari Wali Kota melalui Kepala DPM-PTSP berdasarkan rekomendasi Tim Penataan Ruang (TPR),” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pada ayat (2), setiap penyelenggara reklame tidak boleh memindahtangankan izin titik reklame tanpa persetujuan Wali Kota.
“Persetujuan titik reklame berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang. Tata cara pemberiannya diatur dalam SOP yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP. Sementara itu, sewa lahan untuk reklame dikeluarkan oleh BP Batam,” ujar Jefridin.
Selain menertibkan reklame ilegal, Pemko Batam dan BP Batam juga akan menyusun masterplan baru dalam waktu dekat. Langkah ini bertujuan untuk mengatur kembali penempatan reklame agar lebih tertata, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jefridin berharap penertiban dan penataan ini bisa menciptakan wajah kota yang lebih rapi serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
