1,5 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK

Pencaker
Antrean para pencari kerja di salah satu perusahaan di kawasan industri Mukakuning, Kota Batam, Provinsi Kepri. Beberapa waktu yang lalu

Jakarta (gokepri.com) – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 1,5 juta pekerja terkena dampak wabah virus corona (Covid-19). Mereka telah dirumahkan dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per Jumat (10/4/2020).

Sebanyak 1,2 juta di antaranya merupakan tenaga kerja di sektor formal, sedangkan 265 ribu lainnya adalah pekerja dari sektor informal.

Apabila dirinci dari pekerja formal, jumlah mereka yang dirumahkan jauh lebih banyak dibandingkan PHK. Jumlah karyawan yang terkena PHK 160 ribu pekerja, sedangkan yang dirumahkan mencapai 1,08 juta atau enam kali lipat lebih banyak.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh perusahaan menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini.

“Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” katanya.

Ida meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK. Misal, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti tingkat manajer dan direktur, atau mengurangi shift kerja.

Opsi lain yang disebutkan Ida adalah membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja atau hari kerja dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Tapi, Ida menekankan, langkah-langkah tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak. “Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan SP/SB atau wakil pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Ida menjelaskan, pemerintah sendiri sudah melakukan melakukan kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan di daerah. Di antaranya, memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh maupun lewat surat edaran. Selain itu, Kemnaker berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK. (wan)

BAGIKAN