Jakarta (gokepri.com) – Semua pihak harus bersinergi menjaga sumber daya laut dari praktik illegal fishing. Mengingat praktik terlarang itu masih terus terjadi hingga sekarang di perairan Indonesia.
“Di tengah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita masih melihat kegiatan pencurian di laut Indonesia melalui praktik-praktik ilegal. Terutama Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Jumat (22/1/2021).
Menteri Trenggono mengidentifikasi 12 modus operandi oleh pelaku illegal fishing di Indonesia. Di antaranya tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, dan registrasi kapal ganda. Kemudian transhipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, mark down ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.
Untuk memerangi praktik illegal fishing, KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari memperkuat patroli, bersinergi dengan penegak hukum, hingga tidak memberikan izin penangkapan ikan pada kapal asing.
“Saat ini KKP telah memastikan tidak ada menerbitkan izin penangkapan ikan untuk kapal asing. Sebanyak 5.534 unit kapal perikanan yang telah memiliki izin lebih dari 30 GT merupakan kapal buatan Indonesia,” jelas Trenggono.
Menteri KKP berharap dapat memperluas kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang maritim. Kerjasama ini untuk melahirkan solusi-solusi lain dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Serta mendorong penerapan sanksi tegas bagi pelaku maupun pihak yang mengambil keuntungan dari praktik illegal fishing.
Baca juga: PENCURIAN IKAN: 15 Nelayan Vietnam Jalani Karantina di Natuna
Melindungi laut beserta sumber daya di dalamnya, menurut Menteri Trenggono, berarti menjaga kedaulatan. Sekaligus sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan industri kelautan dan perikanan dalam negeri. Di samping itu, langkah ini bagian dari usaha menjamin ketahanan pangan, khususnya yang mengandung protein.
“Tiba saatnya bagi kita untuk menjaga seluruh kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia berkelanjutan. Sudah saatnya kita melakukan langkah strategis suatu kebijakan untuk membangun kekuatan pertahanan. Hal ini guna mengamankan wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya. Kemudian mewujudkan pertumbuhan industri ekonomi kelautan yang berdaya saing tinggi dan memastikan tercapainya ketahanan pangan. Terutama sumber protein dari ikan. Tugas kita bersama untuk mencari solusi komprehensif terhadap pencegahan praktik-praktik lainnya,” katanya. (wan)
