BATAM (gokepri) – DPRD Batam mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal. Regulasi ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Pengesahan ranperda ini berlangsung dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (18/6/2025). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dan dihadiri anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Batam, serta perwakilan instansi terkait.
Pengesahan perda ini diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam. Pansus telah membahas secara intensif ranperda tersebut bersama pihak eksekutif.
“Ranperda ini kami sahkan menjadi perda agar segera dapat dijalankan,” kata Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus DPRD dan tim penyusun. “Alhamdulillah, Ranperda ini akhirnya dapat disahkan menjadi Perda. Ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi umum di Kota Batam,” ujar Amsakar.
Perda ini diharapkan membantu mengurai kemacetan lalu lintas di jalan. Selanjutnya, perda akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga dengan adanya Perda ini, sistem transportasi umum di Batam semakin baik, teratur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas,” tambah Amsakar.
Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pengembangan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga Batam. Hal ini sejalan dengan visi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan barat Indonesia.
Baca Juga: Batam Siapkan Angkutan Massal dengan Konsep BRT ala Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
