BATAM (gokepri) – Rempang akan punya wajah baru. Pemerintah mengintegrasikan relokasi warga di Tanjung Banun dengan program koperasi desa dan kampung nelayan.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengungkapkan di Rempang akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Proyek ini merupakan pengembangan dari program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) yang telah sukses di Biak, Papua.
Trian hadir mewakili KKP dalam acara penyerahan 94 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City. Mereka direlokasi ke Tanjung Banun, sebuah kawasan yang kini dipersiapkan menjadi pusat kegiatan nelayan yang terintegrasi. “Harapannya, warga di sini bisa membentuk koperasi. Kami akan membangun fasilitas dan sarana prasarana produksi,” ujar Trian di Batam, Selasa (12/8).
Fasilitas yang akan dibangun mencakup dermaga dengan panjang 146 meter dan lebar 46 meter, yang dilengkapi dengan tempat bongkar muat hasil tangkapan. Selain itu, KKP juga akan melengkapi sarana hulu dan hilir seperti SPBU khusus nelayan, pabrik es, dan cold storage berkapasitas 20 ton.
Bengkel kapal, kios logistik, dan ruang terbuka dengan konsep instagramable juga akan dibangun untuk menarik kaum muda dan wisatawan. “Dengan fasilitas lengkap ini, nelayan bisa menangkap ikan dengan hasil yang lebih baik dan warga Tanjung Banun bisa menjadi bagian dari ekonomi pariwisata,” kata Trian.
Proyek KNMP di Rempang ini ditargetkan rampung pada Desember 2025. Saat ini, pembangunan sedang dalam tahap seleksi penyedia jasa. Trian berharap peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat dilakukan pada akhir Agustus. “Rencananya Desember tahun ini selesai,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan kementeriannya, bersama kementerian dan lembaga terkait, bersinergi untuk meningkatkan kapasitas warga Rempang. Berbagai pelatihan dan pendampingan diberikan, termasuk penambahan 14 perahu nelayan berukuran 5GT dan pembangunan rumah produksi pengolahan ikan. “Pembangunan di kawasan ini tidak hanya dilakukan oleh BP Batam. Ada banyak kementerian dan lembaga yang terlibat, termasuk KKP, Kementerian PU, dan TNI,” ujar Iftitah. ANTARA
Baca Juga: Sertifikat Hak Milik Warga Rempang Terbit, Amsakar Wanti-wanti Tak Jual Aset
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
