Bogot (gokepri) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bogor mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Deklarasi tersebut dilakukan oleh pengurus DPC dan Ketua PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Bogor di Sekretariat DPC, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis sore, 12 Oktober 2023.
Iwan menyebutkan, dukungan untuk Gibran menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) itu merupakan aspirasi para kader Partai Gerindra di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: MK Putuskan Gugatan Usia Capres-Cawapres Pekan Depan
“Kami yakin usulan kami ini sudah dengan berbagai pertimbangan dan mendengar seluruh aspirasi dari masyarakat di Bogor,” kata Iwan yang juga menjabat Bupati Bogor.
Menurut dia, dengan menggandeng Gibran yang merupakan Wali Kota Solo, dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program Presiden RI Joko Widodo jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029.
“Mudah-mudahan lebih baik lagi dengan menggandeng putranya pak Jokowi menjadi penerusnya, supaya bisa bersinergi di dalam masyarakat, program-program yang belum terselesaikan seperti IKN (Ibu Kota Nusantara),” ujarnya.
Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa usulan Gibran untuk mendampingi Prabowo di Pilpres tersebut melalui serangkaian musyawarah yang panjang.
“Kami di DPC Gerindra Kabupaten Bogor dalam menentukan sebuah keputusan, tentu kita sudah bermusyawarah, sudah berkonsolidasi dipimpin Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor,” kata Rudy yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Citra Jokowi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wacana duet bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menimbulkan citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.
“(Duet Prabowo-Gibran) memang akan mengundang narasi negatif terhadap publik, banyak yang menilai negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Kenapa Jokowi memasangkan Gibran sebagai cawapres?” kata Ujang di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Jokowi harus menghindari kondisi tersebut agar tidak dianggap melanggengkan dinasti politik. Ia pun khawatir apabila nantinya Mahkamah Konstitusi memutuskan umur cawapres dapat berusia 35 tahun.
Uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres akan dianggap hanya untuk mengakomodasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran.
“Ada tuduhan dari publik kepada MK bahwa bukan the guardian of constitution, tapi guardian keluarga Jokowi,” tegasnya.
Untuk itu, Ujang berharap Jokowi dapat menghindari hal tersebut. Ia berpendapat Gibran tak seharusnya diloloskan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.
“Itu kan suatu tanggapan yang pedas dari publik kepada MK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti itu, mestinya Gibran tidak diloloskan untuk bisa jadi cawapres dengan keputusan MK,” sambung Ujang.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan pencalonan Gibran bisa menciptakan “perang bubat” antara kubu Prabowo dengan PDIP yang lagi-lagi akan merasa diabaikan oleh keluarga Jokowi.
“Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Boby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP,” tambah Umam.
Ia menyebutkan di saat yang sama pencalonan Gibran tampaknya sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi, sebagai narasi “politik dinasti” yang akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menentang legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi.
Hal ini juga akan berdampak pada mesin politik pencapresan Prabowo. Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata terhadap keinginan besar Jokowi dalam perpolitikan nasional.
“Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK,” ujarnya.
Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo-Gibran.
“Di sinilah, pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan revelansi-nya, sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerja sama politik di putaran kedua Pilpres 2024, jika Jokowi dianggap betul-betul sudah ‘berulah’ dan ‘lupa diri’ dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini,” tutur Umam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
