BATAM (gokepri) – Pemerintah mempercepat pembangunan Rempang Eco-City dengan pendekatan inklusif melalui program transmigrasi lokal. Dialog dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam proyek strategis nasional ini.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City tetap menjadi prioritas pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kemarin, saya sudah menanyakan langsung kepada Kepala Bappenas, proyek ini masuk dalam prioritas nasional, tercantum di dalam bukunya,” ujarnya setelah penyerahan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga Rempang di Tanjung Banon, di Kantor BP Batam, Selasa (18/3/2025).
Terkait adanya penolakan dari sebagian masyarakat, Menteri Iftitah mengakui hal tersebut terjadi karena manfaat proyek ini belum dirasakan secara langsung oleh warga. Untuk itu, pemerintah menawarkan pendekatan transmigrasi lokal yang bersifat sukarela.
“Relokasi hanya memindahkan tempat tinggal tanpa pendampingan, sedangkan transmigrasi lokal berbeda. Harus ada keinginan dari masyarakat untuk pindah, dan pemerintah pusat akan memberikan insentif serta pendampingan,” jelasnya.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung mata pencaharian warga yang terdampak.
“Jika ada masyarakat yang ingin tetap menjadi nelayan, kami akan bantu kapal 10 hingga 30 GT, pembangunan dermaga, serta fasilitas cold storage dan tempat pelelangan ikan (TPI) untuk mendukung ekosistem ekonomi mereka,” tambahnya.
Dalam mendukung program ini, Kementerian Transmigrasi juga telah mengalokasikan anggaran belanja tambahan (ABT) dengan fokus utama untuk pembangunan perumahan.
“Kami akan berikan sekitar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan rumah yang belum terbangun akibat efisiensi anggaran di Kementerian PUPR,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sedang dilakukan untuk memastikan pendanaan yang optimal dalam mendukung fasilitas bagi masyarakat.
“Jika KKP sudah menggelontorkan dana, maka kami tahan dulu. Jika belum, kami keluarkan anggarannya,” ungkapnya.
Pemerintah juga menegaskan pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendekatannya harus win-win, tidak ada tindakan gakkum ataupun represif. Kami ingin masyarakat tidak terabaikan dalam pembangunan,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya proyek Rempang Eco-City, pemerintah menargetkan terciptanya 85 ribu lapangan kerja serta investasi sebesar Rp200 triliun, khususnya dari industri kaca.
“Inilah yang kami harapkan betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi tetapi tanpa mengabaikan masyarakat setempat,” tegasnya.
Sebagai komitmen atas program ini, Kementerian Transmigrasi bahkan berencana membuka kantor di Rempang setelah penetapan program ini. “Saya janji, setelah penetapan, kantor Menteri Transmigrasi akan ada di Rempang,” katanya.
Pemerintah berharap program transmigrasi lokal ini bisa menjadi solusi yang adil bagi masyarakat terdampak, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Rempang.
“Seperti sertifikat ini, Ibu Ana, kemarin saya janji sebelum Idul Fitri, SHM datang dan sekarang sudah ditunaikan,” katanya.
“Jadi, saya bilang bertahap, kenapa cepat? Karena sinergi dan kolaborasi. Tidak (satu parpol), saya telepon sama Pak Nusron karena memang ini permintaan dari Bapak Presiden untuk rakyatnya jangan diabaikan,” tutupnya.
Baca Juga: TRANSMIGRASI REMPANG: Pemerintah Siapkan Infrastruktur, Warga Raih Kepastian Hukum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
