GARUT (gokepri) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak membenahi sistem pembayaran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi prajurit. Skema baru ini dibuat setelah munculnya keluhan prajurit yang terbebani cicilan KPR sebesar Rp2,5 juta per bulan, sementara rumah yang dijanjikan tak kunjung jadi.
“Perlu kami evaluasi dan terus benahi agar lebih baik,” kata Maruli di Garut, Jawa Barat, Selasa. Ia menjelaskan, TNI AD sudah mendata 4.000 prajurit yang gajinya terpotong untuk cicilan rumah. Setelah data lengkap, TNI AD akan menyelesaikan masalah ini.
Skema baru yang dibuat TNI AD mengubah skema pembayaran lama, dengan tabungan prajurit dijadikan uang muka. Bunga cicilan juga dipangkas menjadi 5 persen. Maruli mengatakan, pengelolaan KPR secara mandiri akan membuat biaya lebih murah.
“Maksimal nanti dia hanya membayar Rp 1,2 juta untuk rumah seharga Rp 180 juta,” katanya. “Dan Rp 1 juta untuk rumah subsidi yang harganya Rp 168 juta.”
Sebelumnya, beredar kabar prajurit TNI AD dipaksa membayar cicilan rumah Rp 2,5 juta per bulan. Program ini dijalankan oleh mantan KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman yang sekarang menjabat Penasihat Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Banyak prajurit mengeluh tidak pernah menerima gaji penuh sejak program ini dimulai pada 2023.
Menanggapi kabar adanya prajurit yang gajinya tersisa Rp 150 ribu per bulan, Maruli akan menelusuri hal tersebut. Menurutnya, tidak mungkin cicilan 15 tahun bisa melebihi Rp 2,5 juta. “Mungkin dia punya utang lain. Inilah yang sedang kami telusuri,” ujarnya. Maruli menjamin perbaikan sistem KPR akan terus dilakukan agar kesejahteraan prajurit terjamin. ANTARA
Baca Juga: Perjalanan Karier Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAD yang Dijuluki “Bapak Air”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News






