Kendati demikian, pihaknya terus melakukan upaya-upaya resmi melalui BP2MI yang diteruskan ke KBRI di Port Moresby, sehingga ada solusi atas persoalan yang terjadi.
Mangiring pun telah berkomunikasi dengan PMI yang ada di sana bahwa kondisi mereka sedang tidak baik, karena terbatasnya logistik yang tersedia.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan sudah menampung keluh kesah keluarga PMI yang sedang bermasalah di Kepulauan Solomon.
Dia berharap masing-masing pihak bisa menyampaikan dan menjelaskan apa yang menjadi persoalan. Politisi Partai Hanura tersebut mengaku prihatin, karena gaji pekerja Kepulauan Solomon sudah beberapa bulan belum dibayar.
“Kita mengharapkan pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusi dalam persoalan ini. Selain semua PMI bisa dipulangkan, tentunya apa yang menjadi kewajiban perusahaan pengguna jasa dapat menyelesaikan kewajibannya,” tutur Rudy Chua.
Baca Juga:
Secara terpisah, Direktur PT. Magrati Cabang Tanjungpinang Husni Sulaiman mengaku berkomitmen untuk membantu menyuarakan apa yang menjadi tuntutan pekerja di Kepulauan Solomon.
Pihaknya sudah menyampaikan surat resmi ke PT. BMSI Limited yang berkedudukan di Hongkong terkait penyebab tertunda kewajiban perusahaan kepada pekerja disebabkan oleh COVID-19, sehingga perusahaan tidak bisa melakukan penjualan atas pertambangan yang sudah dilakukan.
“Kami terus berkomunikasi dengan PT BMSI, kesimpulan yang didapatkan adalah pemulangan tahap pertama dengan menggunakan carter flight adalah pada 17 November 2020,” ujar Husni Sulaiman.
Lanjutnya, untuk urusan kepulangan yang menentukan adalah PT BMSI. Kemudian soal gaji, pihaknya hanya sebagai tukang bayar. Ketika kiriman dari PT BMSI masuk tentu langsung dikirim ke rekening pekerja yang sudah disepakati.
Selain itu, mengenai adanya keterlambatan logistik ke lokasi pekerja yang menyebabkan pekerja mengeluh, dipengaruhi faktor cuaca. Apalagi lokasi kerja berada jauh dari perkotaan, sehingga harus menempuh perjalanan laut.
Baca Juga:
Dia menegaskan perusahaannya adalah merupakan perusahaan resmi penyalur tenaga PMI di Salomon. Sehingga tidak benar apabila ada yang menuding pihaknya melakukan human trafficking.
“Pekan depan kami juga akan memberikan penjelasan ke Polda Kepri terkait persoalan ini. Kami tetap berkomitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi, tentunya kami juga sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Indonesia, apabila nanti kemampuan perusahaan terbatas untuk memulangkan PMI yang tersisa,” imbuhnya. (can/ant)
Editor: Candra Gunawan
