BATAM (gokepri) — Sejumlah calon penumpang kapal KM Kelud Pelni gagal berangkat di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam, Kamis, 26 Desember 2024. Mereka diduga membeli tiket dari calo, sehingga data di tiket tidak sesuai dengan kartu identitas.
“Kok bisa ya jadi begini? Saya beli dari teman. Katanya aman-aman saja, tahunya begini,” ujar Ria, salah seorang calon penumpang.
Ria bersama tiga anak dan dua kerabatnya terpaksa menunggu di teras pelabuhan, berharap bisa diberangkatkan menuju Belawan. “Tolonglah, Pak. Kami sudah membawa semua keluarga ke sini mau berangkat. Sudah mengepak pakaian dan oleh-oleh untuk kampung halaman,” katanya.
Tak hanya Ria, puluhan calon penumpang lain mengalami nasib serupa. Mereka sempat memprotes petugas Pelni. Namun, karena tiket yang mereka miliki tidak dibeli melalui kantor Pelni, mereka akhirnya tidak bisa berlayar.
Kepala Cabang Pelni Batam, Muhammad Iqbal, melalui Manajer Operasional Pelni Cabang Batam, Tuhyono, membenarkan tiket yang dibeli para calon penumpang bermasalah karena tidak sesuai dengan data di KTP. “Tiket yang mereka miliki tidak sesuai dengan data KTP-nya. Otomatis sistem menolak. Kami mendahulukan calon penumpang yang memiliki tiket resmi,” kata Tuhyono.
Baca Juga:
Pelabuhan Bintang 99 Persada Sambut 1.000 Penumpang Perdana KM Kelud
Tuhyono menambahkan, keberangkatan KM Kelud saat itu mengalami peningkatan signifikan. Muatan kapal hampir melampaui batas maksimal. Kuota non-seat pun telah penuh. Terkait indikasi praktik percaloan, pihaknya berjanji akan melakukan penyelidikan.
Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Tri Yulianto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini, apalagi sudah ada posko terpadu untuk memberikan layanan.
“Kami mengimbau agar seluruh elemen dan pengguna jasa mendukung kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru ini,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, menyayangkan kejadian ini. “Kami sayangkan mereka sampai terlantar di pelabuhan. Pihak KSOP, Pelni, dan instansi terkait harus mengambil kebijakan,” kata Tumbur.
Ia meminta pejabat terkait memberikan dispensasi kepada penumpang dan Pelni memberikan solusi, bukan membiarkan mereka kecewa. “Pejabat yang ditugaskan di Batam harus melayani. Kepala Pelni, KSOP, dan stakeholder harus melayani. Jangan membiarkan masyarakat kembali dengan perasaan kecewa. Mereka kan mau mudik,” sesalnya.
Tumbur menyoroti dua persoalan. Pertama, penumpang membeli tiket atas nama orang lain. Padahal, pembelian tiket saat ini harus menggunakan data diri sesuai KTP, meliputi nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kedua, beberapa penumpang membeli tiket melalui akun Facebook. “Aparat kepolisian harus mengusut tuntas yang menjual di Facebook,” tegasnya.
Tumbur juga menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan tiket KM Kelud. Ia menyarankan Pelni membuka kuota non-seat seluas-luasnya dan membatasi jasa pembelian tiket. “Sulitnya mendapatkan tiket membuat masyarakat mencari jasa pembelian tiket,” ujarnya. Ia juga mengkritik pemberian tiket gratis yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, tiket gratis seharusnya diberikan secara manual dengan surat keterangan tidak mampu, bukan melalui pembelian online.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
