Tanjungpinang (gokepri.com) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjungpinang Hendri mendorong setiap RW mempunyai Program Kampung Iklim (Proklim). Program ini bertujuan untuk menurunkan pemanasan global akibat gas rumah kaca.
“Untuk mewujudkan proklim di suatu wilayah harus memenuhi tiga komponen, yaitu pelaksanaan, pemerintah, dan penduduk. Kami ingin setiap RW yang ada di 18 kelurahan mempunyai proklim. Minimal di tiap kelurahan ada satu proklim,” kata Hendri, Rabu (25/11/2020).
Hendri menjelaskan, pelaksana proklim adalah kelompok masyarakat di suatu wilayah. Kelompok masyarakat itu bisa Ketua RW atau RT, orang yang mengerti, dan orang yang mau berbuat.
Sedangkan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan daerah, baik povinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya penduduk, meliputi dunia usaha, mitra kerja, perguruan tinggi, LSM, Ormas dan lainnya yang berada di wilayah proklim.
“Setiap tahunnya pemerintah mengangarkan dana untuk proklim. Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat pelaku proklim,” katanya.
Proklim merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini mengajak peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan atau menciptakan kampung iklim di wilayah tempat tinggal.
Menurut Hendri, semua orang berpotensi menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Tinggal bagaimana cara kita untuk menggali potensi yang ada.
“Salah satunya menciptakan kampung iklim,” ucapnya.
Baca juga: Daftar UMK 2021 di Kepri: Batam Tertinggi, Tanjungpinang Terendah
Ketua Proklim RW VI Kelurahan Bukit Cermin, Jojok Sutrisno mengatakan, Proklim di Tanjungpinang sebenarnya sudah banyak. Hanya saja belum terfokus dengan sistem administrasi, sehingga tidak terdata.
“Proklim ini sangat bermanfaat untuk lingkungan. Dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta ada nilai ekonomisnya untuk masyarakat sekitar,” katanya.
Jojok menilai, tak sulit menyadarkan masyarakat akan pentingnya Proklim di wilayah tempat tinggal. Karena RT atau RW sering melakukan pertemuan dengan masyarakat.
“Seminggu sekali pasti ada pertemuan antara RT/RW bersama masyarakat. Dalam pertemuan itu Ketua RT/RW bisa menjelaskan tentang pentingnya Proklim. Maunya masyarakat seperti apa tinggal kita wujudkan bersama-sama,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fesinto, mendukung Proklim di masyarakat. Karena memiliki manfaat baik untuk masyarakat maupun alam.
“Selain itu, semua pihak kita minta menjaga hutan bakau (mangrove) dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab,” katanya. (wan)







