BATAM (gokepri) – Ancaman disinformasi di era digital semakin masif, terutama di kawasan perbatasan seperti Batam. Kemenko Polkam kini merangkul media setempat dan TNI AU untuk membentuk front persatuan melawan hoaks demi ketahanan informasi nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Pangkalan TNI AU Hang Nadim Batam menggelar forum Media Engagement di Hotel Aston Pelita, Batam, Minggu (27/7/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dengan media lokal dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi agar ruang informasi tetap sehat, bebas dari hoaks, dan mendukung demokrasi,” ujar Marsda Eko. Dalam kesempatan itu, Marsda Eko juga mengumumkan perubahan nama kementerian dari Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam.
Forum tersebut turut menjadi ajang diskusi bagi pelaku media di Kepulauan Riau (Kepri) mengenai isu-isu krusial seperti keterbatasan akses informasi publik, intervensi terhadap kerja jurnalistik, serta ketergantungan ekonomi media.
Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan, menilai rendahnya transparansi informasi dari pemerintah daerah memengaruhi kualitas pemberitaan dan independensi pers. “Kita butuh ekosistem media lokal yang sehat, profesional, dan punya daya tahan terhadap tekanan ekonomi maupun politik,” tegas Burhan.
Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim Batam, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan kesiapan TNI AU bermitra strategis dengan media. “Wilayah perbatasan seperti Batam sangat rentan terhadap penyebaran informasi menyesatkan, maka sinergi antara aparat keamanan dan media menjadi kunci,” kata Letkol Hendro.
Kemenko Polkam berharap forum ini dapat membangun pemahaman bahwa ketahanan informasi adalah bagian dari ketahanan nasional. Kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media diyakini mampu membentuk ruang publik yang sehat, kritis, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Evaluasi Usulan FTZ Menyeluruh untuk Karimun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
