BATAM (gokepri.com) – CEO Citramas Group, Kris Wiluan, menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi dunia usaha akibat tekanan global, terutama imbas konflik geopolitik yang berdampak pada kenaikan biaya operasional.
Menurutnya, dalam situasi saat ini, kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di Batam.
“Sebagai pengusaha, kita harus bisa bermitra dengan baik. Untuk perizinan, tentu mengikuti arahan dari BP Batam,” ujar Kris, Kamis kemarin.
Ia menjelaskan, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta biaya logistik yang semakin mahal. Kondisi tersebut memberikan tekanan langsung terhadap aktivitas industri.
Meski demikian, Kris tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih cukup stabil di tengah berbagai tantangan global.
“Kita berharap ke depan tetap bisa bekerja sama dengan baik. Memang ada potensi kenaikan, tapi semoga tidak terlalu besar. Kita bersyukur Indonesia masih dalam kondisi baik,” katanya.
Ia menegaskan, fokus utama pelaku usaha saat ini adalah menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja tetap berjalan.
Sebelumnya, Badan Pengusahaan Batam menggelar forum diskusi strategis di Batam, Kamis (2/4/2026), guna menghimpun masukan dari pelaku usaha dan tokoh masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Forum bertajuk “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026” tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi dinamika global, termasuk isu pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga penguatan sumber daya manusia.
Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Asman Abnur, dalam kesempatan itu mengapresiasi kinerja BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam yang dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi kepemimpinan Bapak Amsakar dan Ibu Li Claudia dengan dukungan seluruh komponen daerah berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Batam,” ujarnya.
Asman juga menyoroti sejumlah regulasi pemerintah pusat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25, 28, 4, dan 47 Tahun 2025 yang dinilai mampu memberikan kemudahan bagi investor.
“Harmonisasi kebijakan ini diharapkan menyederhanakan proses perizinan sehingga meningkatkan kepercayaan investor,” katanya.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi pelaku usaha.
“Kami ingin membangun konstruksi pemikiran bersama antara BP Batam, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026.
Ke depan, BP Batam berkomitmen menggelar forum serupa secara berkala guna mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan serta mengevaluasi kebijakan yang berjalan, demi menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah tekanan global. *
Penulis: Engesti
