Solidaritas di Tengah PPKM Darurat

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang bersama sejumlah elemen masyarakat menginisiasi dapur umum untuk membantu warga yang menjalani isolasi mandiri Covid-19, Senin (12/7/2021).
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang bersama sejumlah elemen masyarakat menginisiasi dapur umum untuk membantu warga yang menjalani isolasi mandiri Covid-19, Senin (12/7/2021).

Tanjungpinang (gokepri.com) – Solidaritas berbagai pihak tumbuh di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Salah satunya melalui dapur umum untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak Covid-19.

Baru sehari dibuka, dapur umum di Depan Kantor Pengadilan Negeri Lama, Kota Tanjungpinang sudah menyajikan 70 nasi bungkus. Makanan ini disiapkan secara gratis kepada warga yang terpapar Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri. Aksi sosial itu direncanakan akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang.

“Sasaran kita adalah warga Tanjungpinang yang sedang menjalani isolasi mandiri, namun tidak mampu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Joko Yuhono, Senin (12/7/2021).

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang menginisiasi dapur umum tersebut dengan dukungan sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Banser, Karang Taruna, Komunitas Kedai Kopi, hingga pengusaha di Tanjungpinang.

Gagasan membuat dapur umum, kata Joko, lahir dari keinginan untuk menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi wabah Covid-19. Mengingat tidak semua pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri mempunyai uang dan persediaan makanan yang cukup.

“Akan berbahaya jika mereka kelayapan keluar rumah untuk mencari makan,” katanya.

Untuk mengurangi aktivitas keluar rumah bagi keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, dibuatlah dapur umum. Warga yang kesulitan memenuhi kebutuhannya bisa menginformasikan melalui telepon kepada relawan dapur umum di nomor 0822 8864 5040.

Dari informasi tersebut, para relawan akan menyiapkan paket makanan sesuai jumlah warga yang membutuhkan. Tidak hanya kepada warga yang menjalani isolasi, paket makanan itu juga diberikan kepada keluarga dalam satu rumah.

Setiap harinya, relawan dari dapur umum akan memasak dan mengantarkan langsung makanan itu ke rumah-rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Pengantarannya dua kali dalam sehari, jam 11.00 WIB dan 17.00 WIB. Menunya bervariasi, terdiri dari empat sehat lima sempurna.

“Menunya ikan, ayam, telur, ada sayurnya, termasuk ada susu dan wedang jahe. Bahkan, kita sedang menggandeng pihak apotik untuk membantu menyuplai vitamin kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap sehat,” kata Joko.

Data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri per 12 Juli 2021, masih terdapat 1.466 kasus aktif di Kota Tanjungpinang. Jumlah ini mencapai 24 persen dari total 6.090 kasus positif Covid-19 selama ini di Tanjungpinang. Sebanyak 4.466 di antaranya sembuh dan 158 orang meninggal dunia.

Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.

“Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan, khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, saat menyampaikan perkembangan implementasi PPKM Darurat, Minggu (11/7).

Menurutnya, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara “micro targeted” tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat.

“Rakyat indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tegas Dedy.

Dia menambahkan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui BULOG. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan BULOG yang tersebar di seluruh tanah air.

Dedy memastikan Mensos Risma memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis dengan mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau
mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

“Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” tegas Dedy. (zak)

BAGIKAN