Natuna (gokepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Natuna tahun 2022.
Rapat paripurna digelar di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Soedarso, Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin 26 September 2022 malam.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan di ikuti oleh anggota DPRD Natuna.
Terlihat hadir dalam Paripurna tersebut, Bupati Natuna, Wan Siswandi, para asisten Pemerintahan Kabupaten Natuna, Forkompinda dan Kepala OPD Pemda Natuna.
Dalam rapat paripurna tersebut seluruh Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna menyetujui perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.065.313.651.443,26 yang semula target pada APBD murni sebesar Rp1.018.702.200.000 atau bertambah sebesar Rp46.611.451.443,26.
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.097.736.208.300,00 yang semula target pada APBD murni sebesar Rp1.035.202.200.000 bertambah sebesar Rp62.534.008.300.
Perubahan belanja tidak terduga pada APBD tahun 2022 sebesar Rp3.500.000.000yang semula sebesar Rp5.000.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000.
Belanja transfer perubahan APBD tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp106.005.736.000 yang semula sebesar Rp124.192.107.220 mengalami penurunan sebesar Rp18.186.344.220.
Dengan demikian seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna menyetujui akan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dengan beberapa pendapat dan saran.
Seperti yang disampaikan oleh fraksi Gerindra dengan juru bicaranya, Marzuki, dimana fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menghitung belanja operasi belanja hingga satu tahun penuh sehingga di APBD-P tidak ada lagi penambahan maupun pengurangan pada sisi belanja operasi.
Mengharapkan kepada Bupati untuk segera menyelesaikan segala hutang kepada pihak ketiga dan hutang lainnya, mengingat hutang pada pihak ketiga sudah hampir 9 bulan.
Meminta agar kegiatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya untuk segera dilaksanakan minimal pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.
Dilanjutkan dengan fraksi Golkar yang disampaikan oleh Azi, dimana fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah menggunakan anggaran perubahan secara efisien di sisa waktu 3 bulan kedepan.
Meminta agar Pemda melakukan pengawasan internal yang ketat terkait penggunaan anggaran perubahan tersebut.
Meminta Pemda membuat laporan yang lebih akuntabel dan transparan demi menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran perubahan.
Meminta Pemda melakukan langkah-langkah inovatif yang dapat memaksimalkan pendapatan berupa PAD dari sektor unggulan.
Meminta agar Pemda memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan dan penerapan anggaran seluruh bidang terutama bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapat porsi yang lebih besar sesuai dengan ketetapan aturan dan perundang-undangan sehingga lebih tepat sasaran.
Fraksi PNR yang disampaikan oleh Syaifullah, berharap agar pemerintah daerah untuk meninjau ulang kembali tentang penyusunan anggaran dan kegiatan di dalam anggaran perubahan tersebut.
Mengharapkan Pemda agar proporsional dalam menyusun APBD perubahan mengingat situasi anggaran daerah yang tidak stabil.
Mengharapkan Pemda menyusun anggaran perubahan agar lebih terfokus kepada pembayaran hutang daerah pada kegiatan tahun sebelumnya serta jangan sampai terjadi hutang lagi di tahun anggaran berikutnya.
Sedangkan dari Fraksi PAN yang disampaikan oleh Wan Ricci Saputra meminta agar RAPBD dan perubahan Ranpeda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat kabupaten Natuna.
Sekaligus mengharapkan agar pemda mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber pendapatan yang sah melalui kajian potensi yang ada di kabupaten Natuna.
Terakhir fraksi PPDN yang disampaikan oleh Wan Aris Munandar, menyarankan agar pemda untuk terus melakukan rasionalisasi pada masing-masing opd agar tercapainya efisiensi dan efektif dalam pengelolaan anggaran secara maksimal agar diserap oleh masyarakat.
Fraksi PPDN terus mendorong pemda untuk fokus pada program-program pemulihan ekonomi masyarakat antara lain melalui kerjasama lembaga keuangan dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga sebagaimana telah digagas oleh provinsi kepulauan Riau untuk para pelaku UMKM.
Mengingatkan agar pemda melakukan akselerasi untuk menggenjot peningkatan PAD melalui kajian dan kerjasama akademis terhadap potensi-potensi yang ada.
Menyarankan kepada Pemda untuk mencari solusi atas anggaran tunda salur yang berkepanjangan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian pembayaran pembayaran terhadap kegiatan giliran yang sudah berjalan.
Menyarankan kepada Pemda untuk mempertahankan pelayanan publik yang prima sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.M
Pemda memperhatikan dengan adanya kenaikan harga BBM agar pemda untuk mempertimbangkan kembali kenaikan ongkos angkut transportasi barang yang telah ditetapkan karena akan berdampak pada naiknya angka inflasi daerah
Menyarankan Pemda untuk menindaklanjuti penambahan kapasitas listrik terpasang di kabupaten Natuna.
Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Natuna menyatakan sikap dapat menerima Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2022.
Penulis: Usman
