“Ini yang bisa disebut sebagai ‘profiling’, perilaku kita bisa dibaca lewat ini, dan tentunya ‘platform’ media sosial akan merekayasa perilaku kita dengan tawaran-tawaran konten tertentu berdasarkan hasil profiling tadi,” ujarnya.
Sukamta mengatakan, pasti masyarakat pernah mendapat cookies iklan atau konten yang serupa atau sejenis dengan konten yang pernah dicari sebelumnya di internet.
Hal itu, menurut dia, contoh yang paling sederhana, itu bisa berpotensi masuk dalam ranah intervensi yang mengganggu privasi jika tidak diatur secara memadai.
“Contoh yang lebih besar adalah profiling tadi diperluas menjadi mengarahkan perilaku politik seperti kasus pencurian data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Jika profiling diolah lagi, bisa menghasilkan data agregat,” katanya.
Baca Juga:
Dia menjelaskan hal itu bukan hanya soal kepentingan statistik biasa, tapi bisa mengarah kepada hal yang sangat strategis bagi kepentingan negara.
“Bukankah ini akan membahayakan keamanan pribadi dan bahkan bisa mengancam keamanan nasional?” ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, demi keamanan serta kenyamanan masyarakat dan negara, data-data pribadi yang diambil dari proses penggunaan piranti cerdas ini termasuk data pribadi yang harus dilindungi.
Oleh karena itu, menurut dia, hal itu relevan diatur lebih jelas dan tegas dalam RUU PDP untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan karena pelanggaran di dalamnya harus bisa dipidanakan untuk menimbulkan efek jera. (can/ant)
Editor: Candra Gunawan







