JAKARTA (gokepri) – Indonesia mengambil langkah proaktif merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) dengan mengirimkan tim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tim ini akan melakukan negosiasi tarif timbal balik (resiprokal) selama 16-23 April 2025.
Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto ini terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, telah lebih dulu bertolak ke AS untuk mempersiapkan proses negosiasi. Menyusul kemudian, Menko Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, juga akan terbang ke AS pada Selasa (15/4/2025).
“Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Selain itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, beserta Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, juga dijadwalkan berangkat ke AS untuk turut dalam negosiasi tarif. Keberangkatan Sri Mulyani juga bertepatan dengan agenda menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC.
Pengiriman tim negosiasi ini merupakan respons langsung dari Pemerintah Indonesia terhadap penerapan tarif 32 persen yang sebelumnya diberlakukan oleh Pemerintahan Donald Trump. Dalam lawatannya ke AS, delegasi Indonesia telah menyiapkan serangkaian paket negosiasi untuk diajukan dalam perundingan.
Paket negosiasi tersebut mencakup beberapa poin strategis. Pertama, Indonesia akan mengusulkan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi yang sudah ada, yaitu Trade & Investment Framework Agreement (TIFA). Kedua, Pemerintah Indonesia akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor antara kedua negara.
Solusi ketiga yang akan diupayakan Indonesia adalah peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas (migas). Keempat, Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dengan tujuan mendorong impor dari AS sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS.
Airlangga Hartarto menekankan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang oleh Presiden AS Donald Trump untuk membahas secara langsung negosiasi kebijakan tarif impor ini. “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya. Ia memastikan bahwa seluruh menteri yang tergabung dalam tim negosiasi telah siap untuk melakukan perundingan kebijakan tarif dengan utusan Presiden Donald Trump.
Lebih lanjut, tim negosiasi ini juga akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara di berbagai sektor. “Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuh Airlangga. ANTARA
Baca Juga: Ekspor Batam ke AS Terancam, HKI Minta Pengecualian Tarif Trump
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
