Rasio Elektrifikasi Kepri Mendekati 100 Persen, Jangkauan Diperluas ke Pulau Terpencil

Gubernur Kepri Ansar Ahmad meresmikan bantuan pasang listrik baru gratis di rumah warga Tanjung Piayu Laut, Senin (11/12/2023). Foto: Diskominfo Kepri

BATAM (gokepri) – Tingkat elektrifikasi di Kepulauan Riau terus merangkak naik, mendekati 100 persen. Pemerintah daerah giat memperluas jangkauan listrik, terutama ke pulau-pulau terpencil.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mencatat peningkatan rasio elektrifikasi sejak 2020 hingga 2024. “Hingga awal 2025, rasio elektrifikasi Kepri mencapai 98,18 persen,” ujarnya di Tanjungpinang, Jumat (18/4). Artinya, hanya sekitar 1,81 persen rumah tangga di provinsi ini yang belum teraliri listrik.

Ansar menjelaskan, pada tahun ini, 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik oleh PLN. Selain itu, 31 pulau mendapat listrik dari bantuan pemerintah (non-PLN). Program Kepri Terang berhasil memangkas jumlah pulau berpenghuni yang belum teraliri listrik. Pada 2020, terdapat 118 pulau berpenghuni yang belum teraliri listrik. Angka ini menyusut menjadi 38 pulau pada 2025. “Tersisa satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang di Kabupaten Lingga,” kata Ansar. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah.

Tahun ini, Kepri meniadakan sistem isolated PLN yang beroperasi 7 jam. Saat ini, dari 110 sistem isolated PLN, 41 beroperasi 24 jam dan 69 beroperasi 14 jam. “Tinggal tiga ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi 14 jam,” jelas Ansar. Jumlah ini jauh menurun dari 11 ibu kota kecamatan pada 2020.

Selama empat tahun Program Kepri Terang berjalan (2021-2024), 21 pulau telah dibangun genset atau solar home system (SHS). Sebanyak 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik. Program ini juga menyalurkan 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL) melalui APBD, APBN, CSR, atau SHS. Rinciannya, 4.524 rumah tangga pada 2021, 1.739 rumah tangga pada 2022, 2.895 rumah tangga pada 2023, dan 3.606 rumah tangga pada 2024.

“Pembangunan sarana tenaga listrik di 38 pulau berpenghuni menjadi prioritas,” tegas Ansar. Prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala listrik di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam, terutama di tiga ibu kota kecamatan yang masih beroperasi 14 jam. ANTARA

Baca Juga: PERDAGANGAN BEBAS: Perpres Rencana Induk Pengembangan BBK Terbit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait