BATAM (gokepri) – Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menghadiri rapat koordinasi bersama Sekretariat Kabinet untuk mendukung penataan kewenangan kepelabuhanan di KPBPB Batam sesuai Instruksi Presiden. Pertemuan tersebut menekankan perlunya kerja sama antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelabuhan dan mendorong investasi di Kota Batam.
Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, pada Kamis (19/9) di Ruang Rapat Marketing Centre BP Batam. Rapat bertujuan sebagai monitoring dan evaluasi kebijakan penataan kewenangan kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Satya Bhakti Parikesit menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara semua pemangku kepentingan di Pelabuhan Batam untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan di wilayah KPBPB Batam.
“Kami ingin memastikan penataan sistem operasional di Pelabuhan Batam berjalan dengan baik antara semua stakeholder, sehingga pengelolaan pelabuhan menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Satya Bhakti Parikesit dalam sambutannya.
Purwiyanto menegaskan komitmen BP Batam untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan kepelabuhanan yang lebih baik di wilayah kerja BP Batam. BP Batam baru saja menyelesaikan transformasi pengelolaan Terminal Umum Batu Ampar, yang diharapkan dapat berkembang menjadi Terminal Peti Kemas berstandar internasional dengan peningkatan efisiensi operasional dan layanan.
“BP Batam berperan sebagai pendorong investasi dengan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Kota Batam, termasuk sektor kepelabuhanan. Penataan kewenangan kepelabuhanan di KPBPB Batam diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan investasi di Kota Batam,” kata Purwiyanto.
Baca: Pemerintahan Prabowo Ingin Perkuat Industri Galangan Kapal Batam
Pertemuan ini juga melanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk meninjau progres penataan kewenangan kepelabuhanan dan ekosistem logistik di Pelabuhan Batam. Rapat koordinasi dan kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana.
Hadir dalam pertemuan ini adalah Dirjen Perhubungan Laut, anggota bidang BP Batam, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Direktur Utama PT Persero Batam, serta delegasi dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
