Batam (gokepri) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelar rapat teknis bersama BP Batam untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rempang, di Marketing Center BP Batam, Rabu (27/9).
Rapat ini menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo pada Senin (25/9/2023) lalu. Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementerian PUPR adalah pembuatan site plan permukiman yang berjumlah 1.322 KK.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, KemenPUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto menegaskan, Kementerian PUPR akan mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Baca Juga: Penjelasan Bahlil tentang Kepastian Investasi Jumbo Xinyi di Rempang
Pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR telah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR ke depan,” ujar Johanes.
Johanes Wahyu merinci akan ada lima kampung yang terdiri dari 961 keluarga untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun. Sementara di Tanjung Banun sendiri saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim di sana. Sehingga masyarakat yang akan bermukim di Tanjung Banun nantinya, akan ada sebanyak 1.322 KK.
“Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini, dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” katanya.
Anggota Bidang Kebijakan Strategis, BP Batam Enoh Suharto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rempang. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat. “Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya,” ujar Enoh.
Pernyataan Menteri Bahlil
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah membatalkan relokasi masyarakat Rempang ke Dapur 3 Pulau Galang. Rencananya, warga Rempang hanya digeser ke Tanjung Banon yang pembangunan desa barunya akan dibiayai dana APBN.
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemukiman baru masyarakat Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum.
Di antaranya mulai rumah dan lahan bagi 900 kepala keluarga (KK) warga rempang yang disertakan sertifikat hak miliknya, hingga infrastruktur penunjang seperti sekolah, masjid, sanitasi, dan air bersih, tempat penampungan ikan, hingga tempat bersender perahu nelayan.
“Jadi di Tanjung Banon ini pemukiman dibuat bagus sama Kementerian PUPR,” ucap Bahlil saat konferensi di kantornya, Selasa (26/9/2023).
Pemerintah membatalkan relokasi masyarakat Rempang ke Dapur 3 Pulau Galang. Rencananya, warga Rempang hanya digeser ke Tanjung Banon yang pembangunan desa barunya akan dibiayai dana APBN.
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemukiman baru masyarakat Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum.
Di antaranya mulai rumah dan lahan bagi 900 kepala keluarga (KK) warga rempang yang disertakan sertifikat hak miliknya, hingga infrastruktur penunjang seperti sekolah, masjid, sanitasi, dan air bersih, tempat penampungan ikan, hingga tempat bersender perahu nelayan.
“Jadi di Tanjung Banon ini pemukiman dibuat bagus sama Kementerian PUPR,” ucap Bahlil saat ditemui di kantornya, Selasa (26/9/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
