Presiden Jokowi Bolehkan Swasta Vaksinasi Mandiri Karyawan

Swasta Vaksinasi mandiri
Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Sinovac pada 13 Januari 2021. FOTO: TANGKAPAN LAYAR/YOUTUBE/SEKRETARIAT PRESIDEN

Batam (gokepri.com) – Pemerintah membuka kesempatan pengadaan dan distribusi vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk sektor swasta.

Presiden menyinggung wacana itu pagi ini, Kamis (21/1/2021) ketika memberikan pidato pembukaan virtual di forum Kompas100 CEO.

“Banyak perusahaan dan pengusaha bertanya kepada saya: Pak, bisakah kami melakukan vaksinasi secara mandiri? Ini akan kami putuskan. Kami perlu mempercepat [distribusi vaksin], kami membutuhkannya sebanyak mungkin, dan jika perusahaan menanggung biayanya, mengapa tidak?,” kata Jokowi.

“Sekali lagi, kami harus mengatasi masalah ini dengan baik. Mungkin mereka bisa [mendapatkan dan mendistribusikan] berbagai merek vaksin. Lokasi vaksinasi juga bisa berbeda [dengan lokasi pemerintah]. Itu bisa dilakukan.”

Pemerintah memulai program vaksinasi massal bersubsidi penuh pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi yang pertama divaksin.

Indonesia saat ini hanya memiliki stok vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi China Sinovac bernama CoronaVac, meskipun ada pesanan vaksin dari perusahaan farmasi lain, termasuk Pfizer dan Moderna.

Dari Januari hingga April, CoronaVac telah diberikan kepada 1,3 juta pekerja medis dan pejabat publik lainnya di seluruh negeri sebelum program vaksinasi masyarakat umum.

Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 181,5 juta orang hingga 2022 untuk memicu kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus corona, dengan perkiraan biaya USD5,3 miliar.

Senada dengan pernyataan Jokowi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kemarin mengatakan vaksinasi mandiri dimungkinkan asalkan pelaku usaha mendapatkan jenis vaksin yang berbeda untuk menghindari kekacauan logistik.

Dia menambahkan setiap vaksin yang diperoleh secara mandiri hanya dapat didistribusikan sekitar dua bulan setelah dimulainya program vaksinasi gratis dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua pekerja penting divaksin terlebih dahulu.

Sementara pemerintah tampaknya mendukung wacana keterlibatan sektor swasta. Sedangkan beberapa ahli kesehatan telah memperingatkan bahwa membiarkan hal ini dapat mengakibatkan komersialisasi vaksin, yang dapat merugikan warga miskin untuk mendapatkan vaksin karena kesenjangan kekayaan.

(Can)

|Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Akhir April hingga Mei

BAGIKAN