ANAMBAS (gokepri.com) – Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya menyampaikan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Persetujuan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna setelah Wakil Ketua I Badan Anggaran (Banggar), Yusli YS, membacakan pandangan dan rekomendasi fraksi.
Tekankan Pengelolaan Anggaran yang Cermat
PPIR menekankan pentingnya pengelolaan fiskal secara bijak agar keberlanjutan keuangan daerah tetap terjaga. Dalam penyampaiannya, Yusli menyoroti bahwa kondisi fiskal yang dinamis menuntut Pemerintah Daerah lebih berhati-hati dalam mengatur pembiayaan.
“Fraksi kami memberikan catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya terkait strategi pembiayaan yang mesti dilakukan dengan penuh kehati-hatian sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal daerah,” ucap Yusli saat membacakan laporan sebagai Wakil Ketua I Banggar.
PPIR juga mengapresiasi proses pembahasan APBD yang dinilai berlangsung komprehensif antara Banggar, komisi-komisi, dan pihak eksekutif.
Rekomendasi untuk Penguatan Kinerja OPD
Selain menyoroti kebijakan fiskal, PPIR turut menyampaikan sejumlah rekomendasi yang menitikberatkan pada peningkatan efektivitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Catatan ini disampaikan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tetap konsisten dengan dokumen perencanaan daerah.
“Dalam rangka perbaikan APBD ke depan, Fraksi kami menegaskan pentingnya peningkatan kinerja OPD agar target pembangunan dapat dicapai lebih terukur,” lanjut Yusli.
Adapun rekomendasi yang diajukan PPIR meliputi:
1. Penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan anggaran.
2. Penajaman program agar benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat sesuai RPJMD dan RKPD.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran.
4. Pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan akuntabel.
Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Perda
Menutup penyampaiannya, PPIR menegaskan dukungan penuh terhadap penetapan APBD 2026.
“Setelah melalui rangkaian pembahasan bersama Badan Anggaran dan Komisi, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegas Yusli.
Dengan demikian, APBD 2026 resmi memperoleh persetujuan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD. (wisnu)







