Anambas (gokepri.com) – Pos perbatasan antarnegara Letung-Tioman yang menghubungkan antara Kecamatan Letung, Kabupaten Anambas dengan Pulau Tioman, Negeri Pahang Malaysia diusulkan untuk dibuka.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau Doli Boniara mengatakan usulan itu disampaikan oleh Bupati Anambas Abdul Haris saat audiensi dengan Sekretaris Utama (Sestama)/Deputi 1 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI Robert Simbolon di Kantor BNPP RI Jakarta.
“Intinya kami dari daerah memohon agar dibukanya pos atau titik perlintasan antarnegara di Letung, Anambas dengan counterpartnya di Tioman,” kata Doli, Selasa 20 Agustus 2024.
Baca Juga: Romantisme Pulau Tioman dan Cameron Highlands Menanti Turis Indonesia
Dalam audiensi yang dilakukan pada Senin 12 Agustus 2024 itu, dibahas percepatan perlintasan antarnegara Indonesia dan Malaysia melalui Letung-Tioman.
Pembukaan Pos Lintas Negara (PLBN) itu bertujuan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat perbatasan, meningkatkan aksesbilitas masyarakat perbatasan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi biaya transportasi.
“Saat ini, masyarakat Tioman kalau mau ke Letung itu harus memutar dulu ke Johor lalu ke Batam, kemudian baru ke Letung. Kalau PLBN dibuka, cuma perlu 3 jam untuk masyarakat Tioman ke Letung begitu pula sebaliknya,” kata Doli.
Usulan pembukaan PLBN ini juga karena alasan sejarah, masyarakat Tioman diyakini banyak yang berasal dari Letung, Anambas. Dengan adanya PLBN ini diharapkan akses masyarakat Tioman yang ke Letung jadi lebih mudah.
Sektor pariwisata di Letung pun diharapkan dapat berkembang dengan pembukaan pos ini, sebab Tioman saat ini wisata pesisirnya sudah berkembang, dengan pembukaan pos lintas batas ini wisatawan dapat juga berkunjung ke Letung melalui Tioman.
Usulan itu kata Doli mendapat respon positif, selanjutnya usulan akan dimasukkan dalam pertemuan organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia-Malaysia, Sosek Malindo 2024.
“BNPP setuju atas masukan dari Bupati Anambas. Pemprov Kepri juga sudah menindaklanjuti dengan koordinasi dengan Kemendagri untuk dimasukkan dalam agenda Sosek Malindo,” ujarnya.
Pemprov Kepri sebelumnya juga sudah membangun komunikasi dengan Pahang, Malaysia, untuk sama-sama memiliki niatan yang sama membuka pos perbatasan di wilayahnya.
“Malaysia justru sudah selangkah lebih duluan, mereka sudah melakukan kajian strategis. Maka dari itu, semoga Pemerintah Indonesia juga sama langkahnya,” kata Doli. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
