Polemik Jastip, Bisnis Menggiurkan tapi Sekarang Diperketat

bisnis jastip diperketat
Foto: hotel.com

Batam (gokepri) – Praktik titip beli barang dari luar negeri yang dikenal dengan sebutan “jastip” (jasa titip) telah menjadi peluang bisnis yang menggiurkan di Indonesia. Popularitas barang-barang impor yang dipromosikan di media sosial turut mendorong maraknya bisnis ini.

Namun, pemerintah Indonesia berupaya memperketat pengawasan di pelabuhan masuk dan penegakan aturan terkait impor barang oleh perorangan.

Kekhawatiran pemerintah didasari pada potensi sebagian pelaku jastip yang tidak melaporkan pendapatan atau tidak mengantongi izin untuk produk tertentu, seperti makanan dan obat-obatan.

Baca Juga:

bisnis jastip
Singapura. Foto: istimewa

Jasa titip, yang biasa disingkat jastip, memungkinkan turis Indonesia mendapat penghasilan dengan cara membelikan barang dari negara lain seperti Jepang, China, Inggris, Thailand, dan lainnya.

Diane Cahyono, misalnya, rutin bepergian ke Bangkok setiap dua hingga tiga bulan sekali untuk membelikan pelanggan tas jinjing kanvas Gentlewoman, pakaian dari Pasar Pratunam, kosmetik, produk perawatan kulit, makanan ringan, dan barang-barang lainnya.

“Orang Indonesia sangat ingin memiliki barang yang dipakai teman mereka,” ujar Diane kepada Nikkei Asia, menjelaskan bagaimana tren dapat memengaruhi permintaan jastip.

Awalnya, Diane mencoba bisnis jastip pada 2019 saat berlibur. Bisnis ini baru benar ia jalankan setahun belakangan setelah pandemi virus corona.

Di luar waktu kunjungannya ke Bangkok, Diane bekerja sama dengan temannya untuk mendapatkan produk atau langsung menghubungi pemasok.

Promosi barang dilakukan melalui iklan berbayar di Instagram. Katalog produknya juga ia sebarkan melalui grup WhatsApp dan platform e-commerce seperti Shopee.

Pengiriman barang biasanya menggunakan kargo dari Bangkok ke rumahnya dekat Jakarta sebelum didistribusikan ke seluruh Indonesia.

“Aturan bea cukai kita semakin ketat sekarang,” kata Diane.

Pengawasan Diperketat

Benar saja, praktik jastip telah menjadi perhatian otoritas Indonesia, dan langkah pemerintah baru-baru ini berpotensi membatasi pelaku jastip.

Peraturan yang diterbitkan pada Maret lalu mengatur pembatasan impor barang elektronik oleh perorangan, termasuk telepon seluler dan komputer tablet.

Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada bulan yang sama menyatakan peraturan tersebut akan dievaluasi karena menuai keluhan.

produk makanan di Singapura. Foto:hotel.com

Dalam pernyataannya pada Maret, kantor bea cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menyatakan setiap penumpang hanya dapat membawa masuk 5 kilogram makanan.

Mereka juga menyebutkan telah memusnahkan sekitar satu ton roti susu asal Thailand senilai Rp400 juta karena tidak memiliki sertifikat keamanan pangan Indonesia.

Menurut Diane Cahyono, ia biasanya mengirimkan barang melalui kargo dengan berat 50 hingga 100 kilogram per shipment, dengan biaya antara Rp95.000 hingga Rp125.000 per kilogram, sudah termasuk bea cukai.

Harga jastip yang ia tetapkan didasarkan pada ukuran dan ketersediaan produk, serta jarak tempuh untuk mendapatkannya. Biaya pengiriman lokal tidak termasuk.

Semakin sulit memperoleh produk, semakin tinggi pula harga yang ia tetapkan.

“Ini dilema karena saya sebagai penjual yang memang menggunakan produk luar negeri,” kata Diane. “Siapa yang tidak ingin mencintai produk lokal? Namun, dilemanya adalah dengan harga yang sama, kualitasnya memang berbeda.”

Dampak Negatif Jastip

Praktik jastip menuai kritik dari sebagian pelaku usaha dan pengamat ekonomi.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang berbasis di Jakarta, menyoroti dampak negatif jastip terhadap pelaku usaha domestik.

Konsumen, menurutnya, dapat mencoba “barang impor tanpa melalui prosedur yang rumit dan bea masuk yang mahal.”

“Jastip perlu diawasi lebih ketat karena sudah menjadi pesaing produk sejenis di dalam negeri. Jika dibiarkan, ini akan mengambil ceruk pasar domestik yang besar,” ujar Bhima.

Selain berdampak pada daya saing usaha, Bhima juga menyinggung potensi hilangnya pendapatan negara dari bea masuk.

Ia memperkirakan nilai transaksi jastip per hari mencapai Rp5 hingga 6 miliar, dengan 80% di antaranya merupakan “jastip ilegal yang tidak mematuhi peraturan dan tidak membayar bea masuk serta cukai.”

“Tarif impor resmi bisa mencapai 40%, artinya negara kehilangan potensi pendapatan Rp1,6 miliar per hari,” ungkapnya kepada Nikkei.

Peluang Ekspor Produk Lokal

Tak hanya melayani pembelian barang dari luar negeri, praktik jastip (jasa titip) terkadang juga menawarkan jasa sebaliknya.

Anna, misalnya, yang tidak ingin disebutkan nama lengkapnya, telah menjalankan bisnis jastip antara Indonesia dan China sejak 2018.

Promosi barang jastipnya dilakukan melalui WeChat, WhatsApp, dan Instagram. Pengiriman barang menggunakan bagasi penumpang (sekitar 50-60 kilogram) atau melalui jalur kargo udara dengan tetap mengikuti ketentuan bea cukai.

Anna menawarkan barang-barang asal China seperti jam tangan pintar dan produk gaya hidup dari gerai Miniso yang belum tersedia di Indonesia.

Selain itu, ia juga melayani pembelian barang asal Indonesia untuk mahasiswa Indonesia di China, seperti jamu dan obat sakit maag. Bahkan, ia turut membawa rokok dan kopi untuk konsumen di China.

“Mahasiswa memiliki keterbatasan biaya, sehingga menggunakan jasa pengiriman global seperti DHL terlalu mahal bagi mereka. Kami menawarkan harga yang lebih terjangkau,” jelas Anna.

Untuk jastip barang dari China, Anna mematok biaya sebesar Rp200.000 per kilogram. Namun, untuk barang berukuran besar, ia menerapkan skema harga per item.

Bisnis jastip Anna beroperasi setiap dua minggu sekali, dengan melibatkan 9 hingga 10 orang yang bertugas mengantar, menerima, atau mengemas barang.

Dalam sekali putaran bisnis pulang pergi, Anna bisa meraup keuntungan sekitar Rp16 juta hingga Rp17 juta setelah dikurangi biaya penerbangan dan akomodasi.

Meski enggan menyebut nominalnya, Anna mengakui para ‘kurir’-nya, yang merupakan mahasiswa Indonesia yang bepergian pulang pergi, menerima imbalan antara Rp4 juta hingga Rp10 juta per trip, tergantung pada jumlah pesanan.

Anna sendiri mengaku kurang sependapat dengan upaya pemerintah untuk memperketat regulasi jastip.

“Indonesia membuat peraturan untuk hal-hal kecil seperti ini, seolah tidak ada peraturan lain yang lebih mendesak,” keluhnya.

Lebih lanjut, Anna justru melihat peluang ekspor produk lokal melalui bisnis jastip. Ia mengungkapkan bahwa lalu lintas jastip dari Indonesia ke China justru lebih ramai dibandingkan sebaliknya.

“Dalam kasus saya, arus barang dari Indonesia ke China lebih besar dibandingkan China ke Indonesia. Jadi, ada potensi ekspor produk lokal,” ungkap Anna.

“Orang China sendiri menyukai produk Indonesia, begitu juga dengan orang Barat yang ada di China,” pungkasnya. NIKKEI

Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News

BAGIKAN