Batam (gokepri.com) – Keberadaan Perwako Batam Nomor 1 tahun 2022 dinilai mengurangi peran DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Pemko diharapkan mengevaluasi aturan tersebut.
Perwako yang berbunyi tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu memantik kritik dari anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Perwako itu membatasi pokok pikiran atau pokir menjadi sebanyak 20 usulan.
Menurut Udin, adanya pembatasan pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk setiap anggota DPRD Batam merupakan suatu pelecehan fungsi DPRD.
“Kalau saya lihat lembaga DPRD ini sebagai Singa ompong. Jadi perlu di ketahui sesuai dengan aturan Permendagri dengan undang-undang keuangan daerah APBD itu disahkan atas kesepakatan bersama antara DPRD kota dengan kepala daerah. Tapi kita lihat sekarang ini tidak karena pemerintah kota kita ini menganggap tanpa ada pembahasan DPRD mereka bisa mengesahkan ini,” kata Udin di Kantor DPRD Kota Batam Senin 7 Maret 2022.
Jika dibatasi nilai pokir setiap anggota DPRD Batam jauh di bawah nilai percepatan infrastruktur kelurahan (PIK).
“Nilai PIK kita di bawah itu,” katanya.
Ia mengatakan DPRD kota Batam harus mengambil sikap tersendiri agar tidak dinilai Pemberi Harapan Palsu (PHP) oleh masyarakat. Sebab, jika dibatasi hanya 20 pokir itu tidak cukup karena dalam setiap reses, masyarakat tentu meminta pembangunan lebih.
“Mana ada pembangunan yang nilainya Ro100 juta. Contoh semenisasi aja hampir Rp1 miliar, lalu gedung serbaguna dan sarana olahraga totalnya Rp10 miliar. Jadi kalau di ajukan 10 dikerjakan 5 atau 6, PHP itu namanya,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan akan menampung masukan yang disampaikan sejumlah Anggota DPRD Batam terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) 1/2022.
Perwako tersebut salah satunya mengatur Pokok-pokok Pikirian (Pokir) DPRD Batam yang hanya dibatasi sebanyak 20 usulan.
Dalam penyampaian hasil reses, Amsakar mengatakan, sembilan fraksi yang ada menyampaikan harapan dari masyarakat yang diakomodir DPRD Batam. Usulan tersebut antara lain terkait infrastruktur, posyandu, dan berbagainya.
“Hasil reses ini merukan masukan yang disampaikan masyarakat dari dapil masing-masing,” katanya.
Kemudian, tekait jumlah batasan usulan, pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan DPRD Batam usai rapat Paripurna. Amsakar menyampaikan pada prinsipnnya pokir akan disejalankan dengan proses perencanaan lain yang masuk melalui Musrenbang, Pokja OPD, dan sebagainya.
“Kita tetap melihat kemampuan APBD. Proyeksi yang harus diraih nanti kelihatan di Musrenbang tingkat Kota Batam. Pokir ini bisa diselaraskan dengan Renja OPD maupun PSPK,” katanya.
Dalam paripurna, perwakilan Fraksi PKB-PPP, Aman, menyampaikan, selama reses yang dilakukan selama enam hari, 17-23 Februari 2022, banyak aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Batam sebagai fungsi legislator demi kesejahteran masyarakat.
Namun, banyaknya usulan tersebut terbatas dengan jumlah kuota yang diberikan untuk DPRD Batam yang diatur dalam Perwako 1/2022.
Penulis: Engesti
