PMK Baru Kemenkeu, 15 Pos Belanja Wajib Dipangkas

Mekaar Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: PNM

JAKARTA (gokepri) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN. Aturan ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah.

Hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta efisiensi transfer ke daerah akan digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden. “Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,” demikian bunyi beleid tersebut, yang dikutip Rabu (6/8).

Dalam aturan baru ini, terdapat 15 pos anggaran yang terkena efisiensi, berkurang satu pos dari Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025. Pos-pos anggaran yang dipangkas mencakup alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

PMK itu tidak menyebutkan secara spesifik nilai besaran efisiensi anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu) berhak menetapkan besaran efisiensi dan item anggaran yang disesuaikan berdasarkan arahan Presiden.

Setiap K/L diwajibkan mengidentifikasi rencana efisiensi belanja mereka, baik dari jenis belanja, item belanja, maupun sumber dana (pinjaman hibah, PNBP BLU, dan SBSN).

Meskipun demikian, Kemenkeu menegaskan penyesuaian anggaran harus tetap menjamin ketersediaan dana untuk Belanja Pegawai, Penyelenggaraan Operasional Kantor, dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dasar. PMK ini juga menekankan untuk menghindari pengurangan pegawai non-ASN kecuali kontraknya berakhir.

Rencana efisiensi anggaran belanja ini akan disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait untuk mendapat persetujuan. Efisiensi ini juga perlu mempertimbangkan pencapaian target penerimaan perpajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Efisiensi Anggaran Berlanjut di 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait