BATAM (gokepri) – Derasnya arus investasi di Batam dinilai belum banyak mengubah kesejahteraan masyarakat dan usaha kecil. Kritik itu datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menilai geliat ekonomi yang kerap dipuji Pemko dan BP Batam belum benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat bawah.
“Tingginya investasi tidak tampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi PKS, Muhammad Mustofa saat rapat paripurna pekan lalu. Menurutnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru masih berjuang sendiri di tengah kota yang semakin padat dengan proyek bisnis besar.
Batam memang menjadi magnet investasi, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Data Badan Pengusahaan (BP) Batam menunjukkan nilai realisasi investasi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Mustofa menilai keuntungan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati perusahaan besar. Mustofa menyebut pemerintah kota perlu merancang ulang strategi pembangunan. “Pembangunan jangan hanya berfokus pada bisnis besar, tapi juga menyentuh rakyat kecil,” ujarnya.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, belum merespons secara rinci kritik PKS. Ia mengatakan jawaban resmi akan diberikan pada waktunya melalui mekanisme pembahasan APBD. “Nanti kami jawab pada saat harinya. Kalau menjawab sekarang, bisa menjadi masalah,” kata Amsakar.
Menurut Amsakar, seluruh pandangan fraksi akan ditanggapi pemerintah dalam forum resmi. “Kalau sekarang masih terlalu prematur,” ujarnya.
Investasi dan Kemiskinan
Sementara itu, data menunjukkan arus investasi Batam terus meningkat. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi semester I/2025 mencapai Rp33,72 triliun atau tumbuh 64,9 persen. Capaian ini sudah memenuhi 56,2 persen dari target Rp60 triliun tahun ini.
Dibanding periode sama tahun lalu, investasi naik signifikan dari Rp12,31 triliun, bahkan jauh melesat dari Rp7,91 triliun pada semester pertama 2023. Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, menyebut pertumbuhan kuartal II/2025 mencapai Rp9,56 triliun, didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp5,6 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp3,8 triliun.
“Kita masih on the track dan berharap investasi ke depan lebih berkualitas,” kata Dendi dalam Business Gathering 2025, Kamis, 4 September. Tahun ini investasi terbesar masih datang dari Singapura dan Tiongkok.
Menariknya, PMDN mencatat lonjakan hingga 108,8 persen dibanding periode sama tahun lalu. Pada 2024, realisasi PMDN hanya Rp1,8 triliun. Lonjakan ini menunjukkan pengusaha lokal mulai lebih agresif menanam modal.
BP Batam menargetkan investasi Rp60 triliun pada 2025, naik dari Rp40 triliun tahun lalu. Target itu bagian dari Rencana Strategis BP Batam 2025–2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam menembus 10 persen pada 2029.
Ekonomi Batam sendiri tumbuh 6,66 persen pada triwulan II/2025, melampaui nasional 5,3 persen dan Kepulauan Riau 5,24 persen. Pertumbuhan didorong pembentukan modal tetap bruto yang naik 9,22 persen. Batam menyumbang lebih dari 66 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
Di sisi lain, indikator ketenagakerjaan mulai membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam pada 2024 turun menjadi 7,68 persen dari 8,14 persen tahun sebelumnya, jauh di bawah 11,64 persen pada 2021. Dari total angkatan kerja 656.923 orang, sebanyak 606.492 orang atau 93,32 persen sudah bekerja.
Sementara angka kemiskinan di Kota Batam menunjukkan tren penurunan sepanjang 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Batam pada Maret 2024 tercatat 4,85 persen atau sekitar 83.570 jiwa, turun dari 5,02 persen pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 10 tahun terakhir dalam tren turun dari yang semula kemiskinan sebesar 5,08 persen menuju ke 4,85 persen.
Meski persentase kemiskinan turun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Batam justru naik dari 0,59 pada Maret 2023 menjadi 0,65 pada Maret 2024. P1 menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil nilainya, semakin sempit kesenjangannya.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit turun dari 0,13 menjadi 0,12.
“Pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi kebutuhan vital, ikut membantu menekan angka kemiskinan. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas hidup sekaligus mempersempit kesenjangan,” kata Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto awal Agustus lalu.
Meski demikian, Batam sebagai kota terpadat di Kepri masih menghadapi disparitas, di mana jumlah penduduk miskin tetap tertinggi di provinsi ini. Namun, secara persentase menjadi yang terendah.
Baca Juga: Bisakah Batam Menghentikan Arus Pasien Indonesia ke Luar Negeri?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
