Washington (gokepri.com) – Pemerintahan Presiden Donald Trump akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon pada Jumat (16/10/2020). Larangan kunjungan ke Amerika Serikat untuk Prabowo dicabut.
Prabowo dicekal di AS karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Namun sejak diangkat sebagai menteri pertahanan tahun lalu, Prabowo, yang menyangkal melakukan pelanggaran HAM, juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Dilansir Reuters, Kamis (15/10/2020), seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan menyambut Prabowo ke Pentagon. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
“Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari presiden Indonesia yang sekarang dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama seperti dilaporkan Reuters.
“Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra.”
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C. pada hari Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.
Amnesty International dan pendukung hak lainnya memprotes keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberi Prabowo visa.
“Departemen Luar Negeri Keputusan baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama,” kata Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin.
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia dengan impunitas, juga memprotes keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo tidak memenuhi syarat untuk memasuki AS.
“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri (AS) sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka ‘hukum dan ketertiban’ adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” kata Leahy kepada Reuters. (Can)
Editor: Candra Gunawna
Sumber: Reuters
Baca Juga:
