JAKARTA (gokepri) – Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk 2026, sehingga total pagu menjadi Rp52,02 triliun. Usulan ini demi penuhi kebutuhan strategis dan fungsi pengelolaan fiskal negara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pagu indikatif yang diterima Kemenkeu untuk 2026 sebelumnya hanya Rp47,13 triliun. Jumlah ini belum mencakup keseluruhan kebutuhan kementerian.
“Secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar Rp52,02 triliun,” ujar Suahasil saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7). Angka tersebut, tambahnya, adalah alokasi optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelola fiskal.
Penambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun diusulkan untuk mendukung empat kegiatan strategis. Meliputi pencapaian target penerimaan negara sebesar Rp1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas sebesar Rp1,74 triliun, belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum terdanai sebesar Rp1,90 triliun, serta kebutuhan dasar unit eselon I baru sebesar Rp41,32 miliar.
Suahasil memaparkan, dengan adanya tambahan tersebut, alokasi anggaran untuk sejumlah program mengalami peningkatan signifikan. Anggaran kebijakan fiskal yang semula Rp0 menjadi Rp90,03 miliar, pengelolaan penerimaan negara meningkat dari Rp1,46 triliun menjadi Rp1,99 triliun, serta pengelolaan belanja negara dari Rp0 menjadi Rp24,40 miliar.
Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko naik dari Rp186,51 miliar menjadi Rp289,23 miliar. Dukungan manajemen meningkat dari Rp45,48 triliun menjadi Rp49,61 triliun, termasuk anggaran untuk sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu sebesar Rp10,38 triliun.
Anggaran BLU tersebut antara lain dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp3,93 triliun, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp6,06 triliun, dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp43,01 miliar. Selain itu, terdapat alokasi untuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp95,64 miliar, LMAN sebesar Rp163,47 miliar, dan PKN STAN sebesar Rp15,03 miliar.
Secara fungsional, usulan anggaran Rp52,02 triliun tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp47,81 triliun, fungsi ekonomi Rp249,25 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,94 triliun. ANTARA
Baca Juga: Polri Usulkan Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun untuk 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News






