BATAM (gokepri.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatatkan penerimaan piutang pajak mencapai Rp30 miliar hingga November 2024. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target tahunan sebesar Rp53 miliar.
Sekretaris Bapenda Batam, M Aidil Sahalo, menyebutkan bahwa upaya penarikan piutang pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Piutang pajak masih cukup tinggi. Kami menagih berdasarkan data laporan pajak tahun 2012, atau akumulasi sejak kewenangan PBB P2 dialihkan dari KPP Pratama ke Pemda pada tahun itu,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).
Baca Juga: Pajak Daerah Batam Tembus 97,72 Persen, BPHTB Dominasi Penerimaan
Setiap tahun, Bapenda Batam menargetkan sekitar Rp53 miliar dari piutang ini. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya melaksanakan program relaksasi pajak yang dimulai pada awal tahun 2023.
“Relaksasi ini ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan kepada pemerintah daerah. Harapannya, program ini dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak,” terang Aidil.
Program relaksasi ini terbukti efektif, terlihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tinggi pada Maret 2024, dengan nilai Rp59 miliar.
Pemerintah Kota Batam juga meluncurkan program relaksasi khusus, seperti pada perayaan Hari Jadi Batam (HJB) ke-195, yang berhasil mengumpulkan Rp45 miliar dalam satu hari.
Pada Desember 2024, program relaksasi ini berhasil mengumpulkan Rp9,4 miliar PBB-P2, dengan rincian Rp2,2 miliar berasal dari pajak tahun berjalan dan Rp7,2 miliar dari pembayaran piutang. “Tujuan utama kami adalah menarik piutang, sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat,” ungkap Aidil.
Di sisi lain, tahun ini Bapenda Batam ditargetkan mencapai penerimaan Rp265 miliar, dan hingga kini telah terealisasi Rp210 miliar.
“Program relaksasi ini mendapat respon positif dari wajib pajak. Kami terus mengimbau masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu,” kata Aidil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
