BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Senin, 15 September 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dan menghadirkan Plt Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, yang memaparkan tanggapan resmi pemerintah kota.
Firmansyah menjelaskan peningkatan pendapatan daerah dilakukan lewat intensifikasi, ekstensifikasi, serta inovasi digital di sektor pajak dan retribusi tanpa membebani UMKM dan sektor informal. Pemko juga mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui sewa dan kerja sama dengan pihak swasta. Penjelasan ini sekaligus menjawab masukan dari Fraksi NasDem, Gerindra, PAN-Demokrat-PPP, dan Hanura-PSI-PKN.
Di bidang infrastruktur, pemerintah kota menegaskan pembangunan terus diawasi agar tepat waktu dan mampu mendorong daya saing ekonomi. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pemko berkomitmen memperluas akses layanan. “Kami memprioritaskan layanan agar cepat dan terjangkau,” kata Firmansyah.
Untuk program pengentasan kemiskinan, Pemko menjalankan pelatihan UMKM, peningkatan kompetensi pekerja, pembangunan sarana kelurahan, serta bursa kerja. Sedangkan pada aspek lingkungan, pemerintah menyiapkan TPS, drainase, penghijauan kota, dan digitalisasi pelayanan publik.
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Batam di ruang sidang utama, Senin, 15 September 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Kota Batam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026. Hadir Plt Sekda Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam untuk memberikan penjelasan resmi. GOKEPRI/MUHAMMAD RAVI
Menjawab Fraksi Gerindra, Pemko menyebut sejak 1 September 2025 tarif parkir tepi jalan berbasis kajian sudah diberlakukan. Pengawasan juru parkir ditingkatkan melalui registrasi resmi dan bimbingan teknis. Di bidang persampahan, pemerintah menambah armada, membangun TPS terpadu, hingga menyiapkan incinerator.
Untuk pendidikan, alokasi anggaran ditujukan bagi perbaikan toilet sekolah dan penyediaan alat bantu disabilitas. Pada bidang kesehatan, Pemko memastikan program gizi ibu hamil dan balita guna menekan stunting.
Menjawab Fraksi PKS, Pemko melaporkan hasil skrining 968 siswa SD-SMP menemukan 23 anak berisiko diabetes. Pemerintah menyiapkan edukasi pola hidup sehat dan monitoring. Di sektor transportasi, pemerintah menambah lajur jalan, menertibkan parkir, dan menyiapkan angkutan massal berbasis jalan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam menjaga stabilitas harga, Pemko bersama TPID menggelar operasi pasar, kerja sama antar daerah, serta program pekarangan lestari. “Investasi harus inklusif, UMKM lokal perlu dilibatkan,” kata Firmansyah.
Menanggapi Fraksi PKB, Pemko mengakui belanja pegawai masih 38,9 persen, di atas ketentuan 30 persen. Upaya penurunan dilakukan bertahap hingga 2027. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat 6,69 persen dengan pengangguran turun ke 7,68 persen, meski gini rasio meningkat dari 0,338 menjadi 0,348.
Fraksi PAN-Demokrat-PPP menyoroti pendidikan, infrastruktur, hingga bantuan UMKM. Pemko menyiapkan pembangunan sekolah baru, revitalisasi kantor pemerintahan, dan program subsidi bunga pinjaman 0 persen. Sementara Fraksi PDI Perjuangan menekankan pemerataan pembangunan. Pemko menjawab anggaran disebar merata hingga wilayah hinterland dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan.
Menjawab Fraksi Hanura-PSI-PKN, Pemko menegaskan perlindungan buruh bangunan menjadi kewajiban pemberi kerja. Pemerintah juga berterima kasih atas apresiasi konsistensi alokasi pendidikan dan kesehatan.
“Sebagian pandangan belum kami jawab tuntas, akan dilengkapi saat pembahasan teknis bersama Banggar,” ujar Firmansyah menutup paparannya.
Baca Juga: Pemko Batam Ajukan Ranperda Perlindungan Lingkungan, Menyesuaikan UU Cipta Kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
