Pemko Batam Borong Tiga Penghargaan Sekaligus dari KPK

penghargaan kpk pemko batam
Wali Kota Batam Muhammad Rudi menerima penghargaan dari Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto, Selasa 28 (11/2023). Foto: Diskominfo Batam

Batam (gokepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memborong tiga penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan itu antara lain, sebagai pemerintah daerah dengan nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) tertinggi tahun 2022 tingkat Porvinsi Kepulauan Riau.

Kemudian sebagai pemerintah daerah dengan nilai penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tersbesar tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: Batam Raih Penghargaan Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP

Lalu penghargaan yang ketiga diberikan kepada Rizka Sari sebagai admin MCP terbaik  se-Provinsi Kepri tahun 2022.

Penghargaan KPK kepada Pemko Batam tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepri Tahun 2023 di Swiss Bell Harbour Bay, Selasa 28 November 2023.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada KPK. Ia berharap, penghargaan yang diterima Pemko Batam dapat membuat Kota Batam semakin baik ke depan.

Ia mengatakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam sudah menjadi komitmen utama pihaknya. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam.

“Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua dalam pencegahan korupsi. Ke depan tentu harus terus ditingkatkan agar Batam semakin baik,” kata Rudi.

MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

MCP memiliki 8 fokus Area intervensi bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Delapan fokus area intervensi tersebut merupakan sektor-sektor yang rentan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

***

BAGIKAN