Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Batu Bara

Ekspor Batu Bara
Kapal berisi batu bara di Sungai Mahakam, Kalimantan, beberapa waktu lalu. (foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Batam (gokepri.com) – Pemerintah membuka kembali keran ekspor batu bara secara bertahap setelah sempat dilarang. Pada tahap pertama Rabu Januari 2022 malam, ada 14 kapal bermuatan batu bara yang berangkat untuk ekspor.

Penangguhan ekspor ini berlaku pada 1 Januari 2022 setelah PLN melaporkan minimnya persediaan batu bara. Baru 10 hari berlaku, larangan ekspor dicabut.

Apalagi sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan hingga Singapura sempat melayangkan desakan agar pemerintah Indonesia membuka kembali keran ekspor komoditas tersebut ke negara mereka.

“Mulai hari ini, setelah melihat kondisi pasokan di PLN yang jauh lebih baik, 14 kapal yang sudah terisi penuh batu bara dan sudah dibayar pembeli, bisa langsung dilepas untuk diekspor,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Senin 10 Januari 2022.

Pengumuman ini sekaligus menyelesaikan larangan ekspor batu bara. Semua Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa ekspor komoditas ini akan diterapkan 1–31 Januari 2022.

Kebijakan ini diambil pemerintah seiring dengan menipisnya pasokan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baik milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).

Ekspor batu bara akan dilakukan secara bertahap karena mempertimbangkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) atau pasokan untuk dalam negeri. Keberlanjutan ekspor juga melihat bagaimana dampak pencabutan larangan.

Di bawah aturan DMO, penambang diharuskan untuk menjual 25 persen dari produksi mereka ke pasar lokal dengan harga maksimum USD70 per ton untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Luhut mengatakan pemerintah akan membuat formula baru untuk penetapan harga sehingga PLN akan membayar sesuai harga pasar. Otoritas juga akan mengevaluasi kepatuhan DMO setiap bulan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan pihaknya mengapresiasi pelonggaran larangan ekspor tersebut dan akan mematuhi keputusan pemerintah.

Pemerintah juga mengatakan akan memastikan semua kebutuhan batubara PLN 2022 akan terpenuhi dalam waktu dua pekan setelah dimulainya kembali ekspor untuk meminimalkan risiko krisis pasokan di masa depan di pembangkit lokal.

PLN mengatakan telah mengamankan 13,9 juta ton batu bara tetapi menginginkan 20 juta ton untuk mencapai tingkat persediaan 20 hari untuk pembangkit listriknya.

Luhut menyarankan PLN untuk membeli batu bara langsung dari penambang yang kredibel.

“Berhenti membeli dari pedagang yang tidak memiliki tambang dan menggunakan kontrak jangka panjang untuk mengamankan pasokan,” katanya dalam pernyataan itu, juga mendesak utilitas negara untuk meningkatkan infrastruktur logistik di pembangkit listrik. (Penulis: Candra Gunawan/Reuters)

Baca Juga:

 

BAGIKAN