Pelantikan Wali Kota Batam: Urgensi Pemulihan Ekonomi Rudi-Amsakar

Pelantikan wali kota batam
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai dilantik di Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang, Senin (15/3/3021). Foto: Istimewa)

Tanjungpinang (Gokepri.com) – Muhammad Rudi menyampaikan strategi besar ekonomi selama masa pemerintahan keduanya tiga tahun ke depan usai pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Batam pada 15 Maret 2021.

Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad resmi dilantik menjadi Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024. Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik keduanya di Gedung Daerah Kepri, Kota Tanjungpinang, Senin (15/3/2021) pagi.

Rudi usai pelantikan menyatakan bersama Amsakar melanjutkan pembangunan infrastruktur di Batam. Menurut dia, selama lima tahun sebelumnya (periode pertama) memimpin Batam, berbagai capaian telah diraih. Pembangunan-pembangunan ini akan kembali ditingkatkan pada periode kedua yang masanya lebih kurang 3,5 tahun. “Infrastruktur kelurahan akan kami teruskan melalui program PIK, kemudian jalan utama untuk kepentingan masyarakat, investasi dan pariwisata,” jelas dia/

Selain itu pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan tidak hanya di maindland (pulau utama) namun juga di hinterland (pulau penyangga).

Rudi yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, melalui BP Batam ada tiga hal utama yang akan dikerjakan yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Di antaranya pengembangan Pelabuhan Batuampar, Bandara Hang Nadim serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan RSBP Batam.

“Pelabuhan Batuampar menjadi target utama sehingga membangkitkan ekonomi Batam. Bandara ke depan tidak lagi berfungsi tunggal akan ada kargo. Lalu RSBP akan menjadi rumah sakit berstandar internasional,” ungkap Rudi.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta walikota dan wakil walikota Batam untuk segera bekerja untuk menjabarkan visi dan misi yang telah disusun dan dikampanyekan dalam Pilkada 2020 lalu.

Dia menjelaskan pembangunan perekonomian dan kemasyarakatan harus bermuara pada peningkatan daya beli masyarakat, pembinaan dan pengembangan UMKM, pembukaan lapangan kerja, pengembangan industri berbasis kerakyatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pesisir dan perbatasan, menurunkan angka kemiskinan perlindungan lingkungan hidup, pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya.

Ansar juga mengingatkan tugas kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Di antaranya terus semangat dan bekerja keras dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dengan menguatkan kapasitas tracking testing dan treatment serta melaksanakan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.

Kemudian mendukung pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan pelaksanaannya secara tepat waktu. Selanjutnya pemulihan ekonomi dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia.

“Di Batam, walikota juga sebagai ex officio kepala BP Batam. Saya berharap berharap dua mesin ini dapat dioptimalkan,” harap dia.

Ansar menyebutkan, Batam juga merupakan kawasan strategis nasional karena mendapat prioritas pembangunan nasional. Selain pembangunannya akan didukung dari Pemprov Kepri.

Ia juga menyampaikan rasa bangga, angka ekspor jauh lebih baik daripada impor, penurunan pengangguran dan kemiskinan turun. Hal ini sejalan dengan harapan Batam memang dipersiapkan menjadi lokomotif ekonomi di Kepri.

“Dengan berbagai pencapaian tersebut, dukungan anggaran dan investasi yang besar. Kami berpesan agar walikota Batam dan wakil walikota Batam bekerja lebih sungguh-sungguh, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan shareholder untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan,” ujar dia.

Sebagai gambaran, Provinsi Kepri mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam dibandingkan dengan nasional bahkan nomor dua terendah di Indonesia di atas Bali sepanjang 2020.

BPS mencatat ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,80 persen, setelah pada 2019 tumbuh sebesar 4,84 persen.

Sektor konstruksi menjadi sektor pertumbuhan paling rendah -1,19 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar -1,08 persen, dan penyediaan akomodasi makan minum sebesar -0,97 persen.

Dalam lingkup nasional, ekonomi Provinsi Kepri nomor 33 dari 34 provinsi di atas Bali. Ekonomi Bali kontraksi sangat dalam -9,31 persen.

Sedangkan tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan positif adalah Malukut Utara, Sulawesi Tengah dan Papua.

Sedangkan ekonomi nasional kontraksi minus 2,07 persen sepanjang 2020. (Can)

|Baca Juga: Ekonomi Kepri 2020 Nomor Dua Terendah di Indonesia