Belajar dari blackout 12 Oktober, Bintan butuh penguatan pasokan listrik. Ketergantungan pada satu sumber membuat sistem rentan terganggu.
BINTAN (gokepri) – Blackout Batam-Bintan membuka kelemahan sistem kelistrikan Pulau Bintan yang selama ini bergantung pada satu sumber. PLN menyiapkan tambahan pasokan melalui kerja sama pembelian listrik dari PLTU Tanjung Sauh dan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).
Ketergantungan pada satu sumber utama membuat pasokan listrik Pulau Bintan rentan ketika pembangkit di Batam mengalami gangguan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penambahan sumber listrik agar pemadaman total seperti pada 12 Oktober 2026 tidak terulang.
Sejak 2015, pasokan listrik Pulau Bintan bergantung pada Bright PLN Batam, anak usaha PT PLN. Listrik dipasok melalui kabel bawah laut interkoneksi. Ketergantungan ini menjadi persoalan ketika gangguan pembangkit di Batam memicu blackout yang memadamkan listrik di Batam dan Bintan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau Muhammad Darwin mengatakan Bintan membutuhkan sistem kelistrikan dengan cadangan daya yang seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan tersebut mencakup rumah tangga, industri, dan sektor bisnis.
“Pulau Bintan sudah saatnya memiliki sistem cadangan listrik yang seimbang dengan kebutuhan daya listrik pelanggan,” kata Darwin di Tanjungpinang, Rabu, 28 Oktober 2026, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Dua Opsi Mengamankan Listrik Bintan
Menurut Darwin, pemadaman total pada 12 Oktober lalu mendorong PLN menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat keandalan listrik di Pulau Bintan. Pemerintah Provinsi Kepri juga mendukung upaya tersebut agar gangguan serupa tidak kembali memutus pasokan listrik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Darwin memaparkan dua opsi yang disiapkan PLN. Pertama, membangun pembangkit sendiri sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
Kedua, PLN dapat bekerja sama dengan pemegang wilayah usaha yang memiliki pembangkit berkapasitas besar. Dua sumber potensial ialah PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Bintan dan PLTU Tanjung Sauh di Batam.
Menurut Darwin, kerja sama berpeluang menjadi pilihan yang lebih praktis karena PLN tidak perlu membangun pembangkit sendiri. Skema ini juga mengurangi kebutuhan PLN untuk menyiapkan lahan dan mengurus perizinan pembangunan pembangkit.
“Yang paling laik dan siap itu kerja sama,” ujar Darwin.
Dua Opsi Pasokan
Saat ini, PT BAI memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 160 megawatt (MW). Perusahaan itu juga merencanakan pembangunan PLTU baru berkapasitas 600 MW seiring masuknya dua perusahaan asing ke kawasan ekonomi khusus tersebut.
Dari rencana tambahan kapasitas 600 MW itu, sebanyak 300 MW ditargetkan rampung pada 2028. Sebanyak 100 MW di antaranya direncanakan untuk memasok listrik ke PLN melalui skema jual-beli daya bagi kebutuhan Pulau Bintan.
Skema tersebut membuka peluang bagi Bintan untuk memperoleh pasokan dari pembangkit di kawasan industri. Namun, penambahan daya itu bergantung pada realisasi pembangunan dan kesepakatan pasokan listrik.
Selain BAI, PLN telah menandatangani kontrak pembelian listrik sebesar 150 MW dari PLTU Tanjung Sauh di Batam. Pembangkit berkapasitas total 1 gigawatt (GW) itu masih dalam tahap pembangunan.
Darwin mengatakan pasokan dari Tanjung Sauh ditargetkan mulai masuk ke Bintan pada triwulan II 2027, jika pembangunan berjalan lancar.
“Kalau pembangunan PLTU Tanjung Sauh lancar, di triwulan kedua 2027, energinya sudah bisa masuk ke Bintan,” kata Darwin.
Menurut dia, tambahan daya 150 MW tersebut akan melampaui beban puncak listrik Bintan yang berkisar 105–110 MW. Dengan perhitungan itu, tersedia potensi kelebihan daya sekitar 40–45 MW di atas beban puncak.
Tambahan pasokan ini diharapkan memperkuat kemampuan sistem memenuhi kebutuhan listrik pelanggan. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada penyelesaian proyek dan kesiapan penyaluran daya ke Bintan.
Saat ini, Bintan memiliki dua mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yakni PLTD Suka Berenang dan PLTD Air Raja. Keduanya memiliki kapasitas daya gabungan sekitar 35–37 MW, masih jauh di bawah beban puncak listrik Bintan.
Keterbatasan itu terlihat saat blackout pada 12 Oktober 2026. PLN mengoperasikan kedua PLTD tersebut untuk memasok listrik kepada masyarakat secara bergantian.
“Saat situasi blackout kemarin, PLN mengoperasikan kedua PLTD ini untuk menerangi masyarakat secara bergantian,” ujar Darwin.
Kapasitas pembangkit lokal yang terbatas membuat Bintan membutuhkan dukungan pasokan dari sumber lain. Karena itu, tambahan daya dari BAI dan Tanjung Sauh menjadi bagian penting dari rencana penguatan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.
Darwin mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Ansar Ahmad juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencari solusi atas persoalan kelistrikan.
Koordinasi itu tidak hanya menyasar Pulau Bintan. Pemerintah provinsi juga menerima keluhan terkait pemadaman listrik dari sejumlah wilayah lain di Kepri, termasuk Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun.
Baca Juga: Bintan Jajaki Pasokan Listrik 50 MW dari PT BAI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
