BATAM (gokepri.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam menaikkan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp4,743 triliun dari sebelumnya Rp4,548 triliun.
Kenaikan sebesar Rp195,460 miliar tersebut terutama ditopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp3,021 triliun atau naik Rp187,375 miliar dari rancangan awal sebesar Rp2,833 triliun.
Laporan hasil pembahasan Banggar tersebut disampaikan anggota Banggar DPRD Kota Batam Muhammad Fadli dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam yang dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin dan dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Sabtu (15/8).
“Setelah dilakukan pembahasan bersama TAPD dan OPD, terdapat penyesuaian terhadap rencana pendapatan daerah sehingga pendapatan Kota Batam tahun 2027 menjadi Rp4,743 triliun,” kata Fadli saat membacakan laporan Banggar.
Fadli mengatakan tambahan PAD berasal dari sejumlah sumber, terutama pajak dan retribusi daerah. Banggar menilai masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penambahan PAD ini berasal dari sejumlah sumber, terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Banggar melihat masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar tambahan PAD dengan kenaikan sekitar Rp140 miliar. Tambahan tersebut berasal dari sejumlah sektor, antara lain pajak reklame, PBB-P2, BPHTB, makanan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, hiburan, opsen PKB, serta opsen BBNKB.
Sementara retribusi daerah bertambah Rp40,242 miliar yang antara lain bersumber dari sektor persampahan, parkir, los dan kios, pemanfaatan aset, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Tambahan juga berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp6,133 miliar. Selain itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah Rp200 juta dari kapitasi puskesmas.
Dengan perubahan tersebut, PAD diproyeksikan menyumbang sekitar 63,69 persen terhadap total pendapatan daerah, sementara pendapatan transfer sebesar 36,31 persen.
“Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan Batam semakin bertumpu pada kemampuan daerah sendiri. Ini menjadi salah satu indikator penguatan kemandirian fiskal daerah,” kata Fadli.
Belanja Naik Rp211 Miliar
Seiring peningkatan pendapatan, rencana belanja daerah juga dinaikkan dari Rp4,648 triliun menjadi Rp4,859 triliun atau bertambah Rp211,460 miliar.
Menurut Fadli, tambahan belanja diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena pendapatan daerah mengalami peningkatan, Banggar bersama TAPD dan OPD juga melakukan penambahan belanja yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan dasar dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sejumlah program mendapat tambahan anggaran, antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, penyusunan desain rinci atau DED RSUD, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD dan puskesmas.
Anggaran juga diarahkan untuk pembangunan jalan lingkar, penanganan banjir, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana permukiman, pelatihan pekerja dan pencari kerja, serta pengembangan ekonomi kreatif.
Di sektor transportasi dan pendidikan, tambahan anggaran mencakup pengadaan bus sekolah, pengecatan marka jalan serta pembangunan lampu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
Sementara di sektor ekonomi dan sosial, anggaran tambahan diarahkan untuk kegiatan olahraga tingkat kota, pemberdayaan usaha nelayan, kebudayaan dan promosi pariwisata, subsidi sembako, penataan Lapangan Engku Putri, serta penambahan beasiswa mahasiswa.
Dukungan terhadap UMKM, hibah rumah ibadah, sarana dan prasarana aparatur serta hibah kepada instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Negeri Batam, juga masuk dalam penambahan anggaran.
“Penambahan belanja ini kami arahkan agar peningkatan pendapatan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program yang menyentuh kebutuhan dasar, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” kata Fadli.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga meningkat dari Rp100 miliar menjadi Rp116 miliar atau bertambah Rp16 miliar.
Banggar juga memastikan pemenuhan mandatory spending menjadi bagian dari pembahasan APBD 2027. Anggaran fungsi pendidikan mencapai sekitar Rp1,339 triliun atau 27,57 persen dari total belanja, melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik dianggarkan sekitar Rp1,872 triliun atau 38,53 persen.
Fadli mengatakan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.
“Harapan kami, APBD 2027 ini tidak hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Batam secara berkelanjutan,” ujarnya.
Penulis: Engesti
